Bangladesh kembali berada dalam posisi sulit akibat konflik berkepanjangan di Myanmar, terutama sejak eksodus besar pengungsi Rohingya ke wilayah Cox’s Bazar. Di tengah tekanan ekonomi, sosial, dan keamanan, muncul pertanyaan mengapa Dhaka tidak bertindak tegas seperti Turkiye yang membangun zona penyangga di Suriah untuk melindungi kepentingan nasionalnya.
Secara geografis, Bangladesh berada tepat di garis depan krisis Myanmar tanpa memiliki ruang strategis yang memadai. Perbatasan dengan Negara Bagian Rakhine relatif sempit dan padat penduduk, membuat setiap eskalasi langsung berdampak ke wilayah sipil Bangladesh. Berbeda dengan Turkiye yang memiliki kedalaman wilayah dan kontrol perbatasan kuat, Bangladesh menghadapi risiko limpahan konflik secara instan.
Dari sisi militer, perbedaan kapasitas menjadi faktor penentu. Turkiye adalah kekuatan militer regional dengan kemampuan operasi lintas batas yang mapan, sementara militer Bangladesh dirancang untuk pertahanan teritorial, bukan pendudukan wilayah asing. Upaya membentuk buffer zone di dalam Myanmar akan menuntut sumber daya militer dan logistik yang melampaui kemampuan realistis Dhaka.
Aspek legitimasi internasional juga menjadi penghalang utama. Operasi Turkiye di Suriah dibingkai sebagai respons terhadap ancaman keamanan langsung dan, meski kontroversial, mendapat toleransi dari sejumlah kekuatan besar. Bangladesh tidak memiliki justifikasi keamanan serupa yang dapat diterima komunitas internasional untuk masuk ke wilayah Myanmar.
Setiap langkah militer Bangladesh ke Rakhine akan langsung dipandang sebagai pelanggaran kedaulatan. Hal ini berisiko memicu sanksi, kecaman global, dan tekanan diplomatik yang justru memperburuk posisi Bangladesh di panggung internasional. Dalam konteks ini, “bertindak tegas” justru bisa berujung bumerang.
Konflik di Myanmar sendiri jauh lebih kompleks dibanding Suriah utara. Rakhine bukan hanya arena antara junta dan Rohingya, tetapi juga medan perebutan pengaruh berbagai kelompok bersenjata seperti Arakan Army. Masuknya Bangladesh berpotensi menyeret negara itu ke perang multipihak yang tak dapat dikendalikan.
Faktor geopolitik regional semakin mempersempit ruang gerak Dhaka. China, sebagai pelindung utama Myanmar, memiliki kepentingan besar di Rakhine, termasuk proyek infrastruktur strategis. Setiap langkah sepihak Bangladesh akan berbenturan langsung dengan kepentingan Beijing.
India pun menjadi pertimbangan penting. New Delhi sensitif terhadap dinamika keamanan di perbatasan timurnya dan cenderung mendukung stabilitas Myanmar sebagai penyangga strategis. Bangladesh harus berhitung cermat agar tidak merusak hubungan dengan dua kekuatan besar sekaligus.
Ketergantungan ekonomi Bangladesh juga memainkan peran besar. Negara ini masih sangat membutuhkan akses pasar, bantuan internasional, dan stabilitas regional untuk menjaga pertumbuhan ekonominya. Konflik terbuka dengan Myanmar akan mengguncang fondasi tersebut.
Dalam situasi ini, menerima pengungsi menjadi pilihan pahit namun dianggap paling aman. Dhaka menilai bahwa menampung Rohingya, meski membebani, lebih kecil risikonya dibanding konfrontasi militer langsung yang berpotensi meluas.
Berbeda dengan Turkiye, Bangladesh juga tidak memiliki agenda demografis atau politik untuk “memindahkan” pengungsi kembali ke zona aman versinya sendiri. Setiap upaya pemaksaan repatriasi tanpa jaminan keamanan di Myanmar justru menuai kritik keras internasional.
Upaya diplomasi multilateral pun sering menemui jalan buntu. Resolusi internasional terhadap Myanmar kerap terhambat veto dan kepentingan geopolitik, membuat Bangladesh merasa dibiarkan menanggung dampak krisis sendirian.
Di dalam negeri, kehadiran jutaan pengungsi memicu tekanan sosial dan keamanan. Namun pemerintah Bangladesh memilih menanganinya melalui kebijakan pengelolaan kamp dan relokasi terbatas, bukan eskalasi konflik lintas batas.
Pendekatan ini mencerminkan strategi bertahan hidup negara kecil di lingkungan geopolitik keras. Bangladesh berusaha meminimalkan kerugian, bukan meraih keuntungan strategis seperti yang dilakukan Turkiye.
Kondisi ini juga menunjukkan ketimpangan sistem internasional. Negara dengan kekuatan militer dan pengaruh besar memiliki lebih banyak opsi, sementara negara lain dipaksa menerima dampak konflik tetangga tanpa alat untuk menolaknya.
Bagi Dhaka, prioritas utama adalah mencegah konflik Myanmar meluas ke wilayahnya. Langkah-langkah yang diambil bersifat defensif, berfokus pada stabilitas internal daripada intervensi eksternal.
Situasi ini membuat Bangladesh tampak “pasrah”, tetapi sebenarnya merupakan hasil perhitungan rasional. Bertindak seperti Turkiye bukan hanya mustahil, tetapi juga berisiko menghancurkan stabilitas nasional yang susah payah dibangun.
Krisis Rohingya pun menjadi cermin keterbatasan solidaritas global. Bangladesh memikul beban kemanusiaan besar tanpa dukungan politik dan keamanan yang sepadan.
Dalam jangka panjang, Dhaka hanya bisa berharap pada solusi politik di Myanmar. Tanpa perubahan mendasar di sana, tekanan pengungsi akan terus berlanjut.
Dengan demikian, posisi Bangladesh bukan soal kurangnya keberanian, melainkan keterpaksaan oleh realitas geopolitik. Di tengah konflik Myanmar, Bangladesh harus menerima nasibnya sebagai negara penyangga yang menanggung dampak, tanpa kemewahan bertindak seperti Turkiye.
No comments:
Post a Comment