Kembalinya nama Nouri al‑Maliki ke puncak politik Irak selalu disertai kontroversi yang tajam. Tidak hanya sekadar politisi lama yang kembali tampil, tetapi figur ini membawa beban sejarah panjang yang membuat banyak pihak di Irak dan di luar negeri tetap waspada terhadap perannya. Maliki pernah menjadi Perdana Menteri Irak dari 2006 hingga 2014, masa yang penuh dengan persaingan sektarian dan tudingan berbagai pelanggaran dalam pemerintahan.
Karier politik Maliki tidak lahir di panggung politik biasa. Ia merupakan anggota lama Partai Dakwah Islam Irak yang dulu berada di pengasingan selama rezim Saddam Hussein. Setelah invasi AS pada 2003, Maliki menjadi tokoh penting dalam tatanan politik baru dan pada 2006 berhasil memimpin pemerintahan yang rapuh namun sah secara formal. Namun sejak awal kekuasaannya, kritik terhadapnya muncul karena tuduhan usaha mengonsolidasikan kekuasaan di atas batas konstitusional dan menempatkan loyalisnya di posisi strategis dalam pemerintah.
Selama masa jabatannya, ia dituduh melakukan praktek yang memperdalam sekte dan memecah belah masyarakat Sunni dan Syiah, melemahkan penyatuan nasional. Di banyak wilayah Irak, terutama yang berpenduduk mayoritas Sunni, kebijakan Maliki dianggap diskriminatif dan memperluas ketegangan sektarian yang sudah lama ada, sampai akhirnya berkontribusi pada munculnya beberapa kelompok militan pada 2014.
Sebagian besar kontroversi juga berkaitan dengan tuduhan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di era pemerintahannya. Komisi Integritas Irak bahkan pernah mengungkap bahwa sejumlah besar pendapatan negara — terutama dari minyak dan bantuan internasional — tidak dapat dilacak dan diduga “hilang” selama masa Maliki memimpin, memicu kritik terhadap transparansi pemerintahan dan akuntabilitas dana publik.
Nama anaknya, Ahmed al‑Maliki, juga sering dikaitkan oleh media dengan kontroversi tersebut. Media Arab dan pengamat politik Irak melaporkan bahwa Ahmed memiliki posisi kuat di Zona Hijau Baghdad, serta dilaporkan terlibat dalam bisnis besar dan kontrak pemerintah, termasuk klaim keterlibatan dalam kontrak persenjataan yang dituduh korup bersama pejabat lain.
Isu ini diperparah oleh tuduhan bahwa anak itu menggunakan koneksinya untuk mengendalikan sektor‑sektor strategis seperti distribusi gas di Zona Hijau dan memiliki saham dalam proyek besar seperti Al‑Sumaria TV serta Bismaya Housing Development, meski klaim tersebut belum dibuktikan secara hukum di pengadilan.
Selain tuduhan korupsi dan nepotisme, Maliki juga dikritik karena dianggap mengambil peran yang terlalu dominan terhadap struktur negara. Selama jabatannya, ia pernah menjabat sendiri beberapa kementerian penting dan dinilai terlalu mengatur struktur keamanan dan peradilan, yang bagi sebagian pihak adalah contoh praktik otoriter.
Kritik publik juga tidak hanya datang dari luar pemerintah. Anggota parlemen bahkan membentuk komite hukum untuk menyelidiki berbagai tuduhan terhadap Maliki, termasuk dugaan pelanggaran administratif, korupsi, dan keamanan. Meski demikian, proses hukum kerap terhambat karena pengaruh politik yang masih kuat.
Dalam kampanye pemilu dan perdebatan publik baru‑baru ini, pengaruh Maliki tetap kuat melalui koalisi politik yang ia pimpin, yang membuatnya menjadi figur sentral dalam menentukan pemerintahan pasca pemilu. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak tudingan dan kontroversi, ia masih memiliki basis dukungan politik yang signifikan di dalam parlemen Irak.
Di luar isu korupsi dan politik domestik, beberapa tuduhan ekstrim juga muncul di ruang publik internasional, termasuk klaim sekilas di media daring tentang peristiwa yang sangat sensasional seperti penculikan atau penggunaan kekuasaan terhadap warga asing, tetapi klaim‑klaim semacam itu belum terkonfirmasi oleh sumber tertarik atau media besar dan tetap menjadi bagian dari narasi opini yang belum terbukti.
Kontroversi ini berkaitan tidak hanya pada tindakan yang dilakukan saat menjabat, tetapi juga pada bagaimana Maliki dipersepsikan sebagai figur yang memperkuat patronase politik, yang dianggap memperlemah lembaga negara dan memperkuat jaringan loyalis di dalam struktur pemerintahan. Hal ini terus menjadi bahan diskusi tajam di kalangan politikus dan warga Irak hingga kini.
Semua faktor ini—tuduhan korupsi, tuduhan nepotisme, sekte politik, dan tuduhan kegagalan dalam mengelola tantangan keamanan—menjadikan naiknya Nouri al‑Maliki dalam politik Irak sangat kontroversial. Dampaknya masih terasa dalam dinamika kekuasaan modern Irak, di mana banyak pihak bertanya apakah masa kepemimpinannya telah meninggalkan warisan yang menyatukan atau justru memperdalam konflik di negara yang sudah rapuh secara struktural.
No comments:
Post a Comment