Suriah Butuh Model Transisi Berbiaya Rendah

Pasca pembebasan, Suriah menghadapi dilema besar dalam membangun negara yang stabil sekaligus memulihkan ekonomi rakyat. Pemerintah dihadapkan pada pertanyaan klasik: bagaimana menyeimbangkan gaji pegawai, layanan publik, dan daya hidup masyarakat?

Sejumlah pengamat menilai, model pemerintahan era SDF yang menaikkan gaji pegawai tinggi namun infrastruktur lambat, tidak bisa menjadi patokan. Di sisi lain, model Suriah saat ini dengan gaji rendah namun infrastruktur terawat juga menimbulkan tekanan bagi rakyat dan UMKM.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa gaji besar untuk aparat tanpa dukungan produktivitas dan sistem ekonomi yang kuat justru menciptakan ketergantungan. Konsumsi mungkin tinggi, tapi negara rapuh jika bantuan luar menyusut.

Sebaliknya, gaji rendah dengan infrastruktur memadai membangun stabilitas negara, tapi daya beli rakyat dan semangat kerja pegawai menurun. Hal ini memicu keluhan sosial dan tekanan ekonomi di kalangan warga kota maupun pedesaan.

Dalam konteks ini, pakar menyarankan Suriah menerapkan model transisi berbiaya rendah, pro-rakyat, yang mengombinasikan disiplin fiskal dan ruang ekonomi yang cukup untuk masyarakat kecil.

Ciri utama model ini adalah menjaga gaji pegawai cukup untuk hidup, bukan besar secara nominal. Fokus diberikan pada sektor vital seperti guru, tenaga kesehatan, dan layanan publik.

Selain itu, infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas sekolah tetap menjadi prioritas. Proyek prestisius dan megah ditunda untuk menjaga efisiensi anggaran.

Rakyat, terutama UMKM, pedagang kecil, dan sektor informal, diberi ruang untuk mencari nafkah secara mandiri. Perizinan disederhanakan, pajak ringan, dan risiko sanksi administratif dikurangi agar inisiatif ekonomi tidak mati.

Model ini menekankan keseimbangan antara pengawasan negara dan kebebasan ekonomi rakyat. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengendali, bukan penghambat.

Sejarah pembangunan di negara lain memberi pelajaran penting. China pada awal 1980-an dan Vietnam pascaperang menahan gaji besar namun memberi ruang ekonomi rakyat. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi rakyat menjadi fondasi negara yang kuat.

Dalam konteks Suriah, pendekatan serupa bisa diterapkan. Gaji pegawai dipastikan cukup, infrastruktur dasar dijaga, dan UMKM dibiarkan bergerak bebas. Ini mencegah ketergantungan berlebihan pada bantuan luar.

Pemerintah juga harus menghindari kesalahan lama, seperti menaikkan gaji tanpa basis produktivitas atau menekan sektor informal. Kebijakan semacam itu justru akan menghancurkan ekonomi lokal dan menimbulkan frustrasi sosial.

Model transisi ini bersifat sementara tapi strategis, cukup untuk 2–3 tahun awal pemulihan ekonomi. Setelah itu, negara dapat menata kembali perizinan, pajak, dan regulasi secara bertahap.

Dalam fase awal, fleksibilitas menjadi kunci. Rakyat perlu merasa aman secara hukum, memiliki ruang untuk berproduksi, dan didukung dengan layanan publik minimal yang memadai.

Gaji pegawai tetap diberikan secara rutin, namun diprioritaskan pada efektivitas. Pekerja sektor vital menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat, bukan hanya simbol administratif.

Kebijakan semacam ini juga menyalurkan keluhan publik menjadi masukan konstruktif. Dengan demikian, pemerintah dapat membaca aspirasi rakyat tanpa memicu ketegangan sosial.

Investasi asing dan pengusaha besar tetap memiliki peran, tetapi mereka tidak menjadi motor utama pemulihan ekonomi awal. Fokus utama adalah rakyat kecil yang langsung mempengaruhi daya beli dan kegiatan ekonomi lokal.

Keberhasilan model ini diukur dari peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan UMKM, dan stabilitas sosial, bukan semata infrastruktur atau gaji nominal.

Dengan pendekatan transisi berbiaya rendah ini, Suriah memiliki peluang untuk membangun negara yang kuat secara administratif, stabil secara sosial, dan produktif secara ekonomi, sekaligus menghindari jebakan model yang terlalu mengutamakan gaji besar atau proyek megah.

Akhirnya, keseimbangan antara negara hadir, rakyat produktif, dan layanan publik berjalan menjadi kunci pemulihan pasca konflik. Model ini bukan sempurna, tetapi realistis bagi Suriah yang masih menghadapi tantangan berat pascaperang.

Baca selanjutnya