Perjanjian damai antara pemerintah Suriah dan SDF memunculkan ekspektasi tinggi di kalangan warga. Banyak yang membayangkan bahwa kesepakatan itu berarti berakhirnya SDF dan proyek politik PKK di wilayah timur laut.
Ekspektasi tersebut sempat menimbulkan gelombang kegembiraan ketika pasukan keamanan Suriah memasuki Hasakah dan kota sekitarnya. Warga menyambut kedatangan mereka sebagai simbol kembalinya kedaulatan pusat.
Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda. Beberapa insiden kekerasan menimpa warga sipil, terutama warga Arab, saat merayakan kedatangan pasukan. Peristiwa ini menimbulkan kebingungan dan kekecewaan publik.
Fenomena ini mengingatkan pada pengalaman Hong Kong. Meski secara resmi kembali ke tangan Tiongkok dari Inggris, wilayah tersebut tetap memiliki tingkat otonomi signifikan selama puluhan tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian politik tidak selalu langsung diterjemahkan menjadi kebebasan penuh atau penghapusan pihak lokal yang sebelumnya berkuasa.
Warga Arab di wilayah SDF selain Raqqa dan Deir Ezzour perlu memahami bahwa kedaulatan simbolik telah diberikan kepada Damaskus, tetapi kontrol keamanan lokal SDF tetap ada.
Perjanjian damai lebih bersifat fase transisi, bukan penyelesaian instan. Pemerintah pusat membutuhkan waktu untuk membangun legitimasi, memperkuat administrasi, dan menata kembali aparat keamanan.
Dalam konteks ini, ekspektasi “SDF hilang total” adalah keliru. Struktur keamanan lokal tetap berjalan, termasuk patroli, penegakan hukum, dan pengawasan internal yang kadang bertentangan dengan harapan warga Arab.
Akibatnya, warga yang merayakan kedatangan pasukan pusat kadang tertimpa operasi keamanan atau penahanan, karena SDF masih memiliki senjata dan kapasitas kontrol.
Warga Arab harus memahami bahwa fenomena ini bukan permusuhan pribadi, melainkan akibat tumpang tindih kedaulatan antara pemerintah pusat dan SDF di masa transisi.
Sikap realistis diperlukan. Menerima kenyataan bahwa SDF masih ada secara praktis membantu warga menyesuaikan diri, mengurangi risiko konflik, dan menjaga keamanan diri sehari-hari.
Warga sebaiknya menekankan keselamatan, partisipasi sosial, dan kerja ekonomi lokal daripada berharap penghapusan instan SDF. Fokus pada aktivitas produktif akan lebih bermanfaat dalam jangka panjang.
Pendidikan tentang hak dan kewajiban warga pasca-perjanjian menjadi kunci. Informasi yang jelas dari pemerintah dan komunitas lokal membantu mengurangi kesalahpahaman dan kekecewaan.
Transparansi pemerintah dalam menjelaskan batas-batas kontrol, prosedur keamanan, dan ruang gerak warga akan meningkatkan rasa aman dan memupuk kepercayaan.
Pelibatan tokoh Arab lokal dalam administrasi, ekonomi, dan lembaga sipil juga penting. Representasi lokal memberi warga suara dan mengurangi persepsi dominasi “asing”.
Warga harus melihat perjanjian ini sebagai proses bertahap, mirip Hong Kong, di mana otonomi dan kendali pusat berjalan bersamaan. Kesabaran menjadi strategi bertahan yang efektif.
Pengawasan dan dialog komunitas menjadi instrumen penting. Warga yang aktif berpartisipasi dalam forum lokal dapat membantu menyeimbangkan kebutuhan mereka dengan kebijakan pusat.
Warga Arab juga perlu mengembangkan kesadaran bahwa keamanan dan stabilitas jangka panjang lebih penting daripada kepuasan instan, termasuk dalam urusan politik dan ekonomi.
Adaptasi terhadap kenyataan baru menuntut fleksibilitas sosial, kemampuan memahami peraturan baru, dan membangun hubungan dengan aparat pemerintah pusat secara konstruktif.
Akhirnya, memahami bahwa SDF masih ada tetapi pemerintah pusat mulai hadir membantu warga Arab mengelola risiko, menjaga keselamatan, dan memanfaatkan peluang ekonomi dan sosial di wilayah masing-masing.
Dengan sikap realistis dan partisipatif, warga dapat menerima kenyataan transisi ini tanpa jatuh korban lagi, serta membangun kehidupan sehari-hari yang stabil dan produktif di tengah perubahan politik yang masih berlangsung.
No comments:
Post a Comment