Pasca perjanjian damai dengan pemerintah Suriah, wilayah Hasakah menghadapi tantangan integrasi yang kompleks. Keberadaan SDF yang masih dominan menciptakan ketimpangan nyata antara warga Kurdi dan Arab.
Warga Kurdi menguasai sebagian besar infrastruktur penting, termasuk sektor telekomunikasi, pendidikan, dan ekonomi lokal. Contohnya, Rcell dan universitas di kota-kota utama memberi keuntungan langsung bagi komunitas Kurdi.
Sementara itu, warga Arab yang kembali atau tinggal di Hasakah merasa kurang memiliki akses terhadap fasilitas yang sama. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan sosial dan risiko marginalisasi jangka panjang.
Jika pemerintah pusat hanya menempatkan aparat atau pejabat simbolik tanpa membangun infrastruktur lokal, warga Arab akan melihat kehadiran pusat sebagai formalitas kosong.
Disparitas ini berpotensi menciptakan zona Kurdi dominan versus zona Arab, di mana Kurdi memegang kendali ekonomi dan sosial, sementara Arab hanya menjadi penonton dalam pengelolaan wilayahnya sendiri.
Untuk mencegah ketimpangan, perlu strategi pembangunan yang melibatkan komunitas Arab lokal sejak tahap perencanaan hingga operasional.
Contohnya, pembangunan universitas Arab di Hasakah harus menggunakan staf pengajar dan manajemen lokal agar warga merasa memiliki institusi tersebut.
Di sektor telekomunikasi, pemerintah bisa mendorong pendirian jaringan lokal Arab yang memberi lapangan kerja dan akses setara ke layanan komunikasi.
Layanan publik lain, seperti rumah sakit, kantor administrasi, dan pasar modern, juga harus dikelola bersama dengan warga Arab. Hal ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab.
Program ekonomi berbasis komunitas, seperti UMKM dan koperasi, bisa difasilitasi dengan modal dari pusat namun dijalankan oleh warga Arab sendiri.
Selain infrastruktur, partisipasi politik lokal sangat penting. Warga Arab perlu memiliki suara dalam pengambilan keputusan, sehingga integrasi bukan sekadar simbol, tetapi nyata.
Langkah ini juga mengurangi potensi konflik identitas. Jika Arab merasa terpinggirkan, ketegangan dengan komunitas Kurdi yang dominan bisa meningkat.
Pengalaman di kota-kota lain menunjukkan bahwa pembangunan inklusif meningkatkan stabilitas. Partisipasi warga lokal menjadi kunci agar proyek pemerintah diterima dan efektif.
Pemerintah pusat bisa memulai dengan proyek percontohan: universitas kecil, jaringan telekomunikasi, dan pusat kesehatan yang dikelola warga Arab.
Keberhasilan proyek percontohan ini dapat diperluas ke sektor lain, termasuk industri ringan, pasar lokal, dan transportasi pedesaan.
Selama fase transisi, pemerintah perlu memberi dukungan teknis dan finansial, tapi tidak mengambil alih sepenuhnya, agar komunitas Arab tetap diberdayakan.
SDF tetap memiliki kontrol di lapangan, tetapi dengan pembangunan infrastruktur lokal Arab, ketergantungan warga Arab pada SDF dapat dikurangi secara bertahap.
Strategi ini tidak hanya menciptakan keseimbangan sosial, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di wilayah eks SDF tanpa memicu konfrontasi langsung.
Kesadaran warga Arab bahwa mereka memiliki fasilitas setara dengan Kurdi akan meningkatkan stabilitas, mencegah konflik, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan wilayah.
Dengan demikian, Hasakah bisa menjadi model integrasi inklusif, di mana kedua komunitas mendapatkan kesempatan yang adil, sekaligus menjaga keamanan dan keberlanjutan sosial-ekonomi.
No comments:
Post a Comment