Konflik di Suriah, yang berlangsung lebih dari satu dekade, kini menunjukkan tanda-tanda mereda melalui mekanisme negosiasi dan pembagian kekuasaan. Kesepakatan terbaru antara pemerintah Suriah dan Syrian Democratic Forces (SDF) menegaskan arah integrasi dan stabilisasi tanpa perlu konfrontasi militer.
Pemerintah Suriah berhasil mengembalikan kendali atas wilayah-wilayah strategis di timur laut, termasuk Hasakah dan Kobani, melalui pendekatan bertahap yang menekankan penyerahan institusi sipil dan energi kepada negara. Langkah ini bukan federalisme atau otonomi, melainkan penguatan kedaulatan satu negara.
Dalam prosesnya, SDF tidak dibubarkan secara mendadak. Sebaliknya, pasukan mereka diintegrasikan ke dalam Angkatan Bersenjata Suriah sebagai brigade resmi di bawah Kementerian Pertahanan. Strategi ini mengurangi risiko konflik terbuka sambil memberi jalur kelangsungan bagi eksistensi SDF.
Beberapa penunjukan politik dijanjikan untuk menjaga keterwakilan wilayah Kurdi. Hal ini bertujuan menenangkan masyarakat lokal dan membatasi kehadiran pasukan berat di kota-kota strategis. Tujuannya agar transisi kekuasaan berlangsung damai dan terkontrol.
Selain pasukan, institusi sipil yang semula berada di bawah Administrasi Otonom, seperti sekolah, rumah sakit, dan administrasi kota, kini dikelola oleh pemerintah pusat. Langkah ini menegaskan penguasaan negara atas urusan sipil dan legitimasi pemerintahan tunggal.
Sektor energi menjadi bagian penting kesepakatan. Lapangan minyak yang sebelumnya berada di bawah kontrol lokal diserahkan ke Kementerian Energi. Ini menjamin aliran pendapatan negara dan pengelolaan sumber daya strategis.
Bandara dan pos perbatasan juga dikembalikan ke kendali pemerintah Suriah. Di Bandara Qamishli, misalnya, Rusia mengirim tim teknis dan insinyur untuk memulai rehabilitasi infrastruktur, menunjukkan kerja sama internasional dalam stabilisasi wilayah.
Meski sudah ada kesepakatan, implementasi tetap menjadi tantangan utama. Beberapa konsesi, seperti pengelolaan minyak, bersifat permanen. Sementara penunjukan politik dan jaminan keamanan masih bergantung pada kepatuhan semua pihak.
Di sisi keamanan, SDF tetap menjaga penjara ISIS untuk sementara waktu. Ini bukan pengakuan ideologis, melainkan langkah praktis untuk mencegah potensi kekacauan saat ribuan tahanan berpindah tangan.
Kesepakatan ini menunjukkan bahwa pemerintah Suriah percaya waktu berpihak padanya. SDF memahami bahwa sistem terpisah mereka tidak lagi berkelanjutan. Jalan keluar melalui integrasi lebih menguntungkan daripada konfrontasi langsung.
Pendekatan ini juga menandai pola baru pengendalian wilayah pascakonflik di Suriah. Daripada perang total, transisi kekuasaan dilakukan melalui kombinasi politik, administrasi, dan proyek infrastruktur.
Contohnya, rehabilitasi Bandara Qamishli akan dilakukan oleh perusahaan Rusia bersama pemerintah Suriah. Proyek ini tidak hanya memulihkan fasilitas transportasi, tetapi juga menegaskan kendali negara di wilayah perbatasan strategis.
Selain itu, penyusunan standar operasi dan integrasi pasukan SDF ke Angkatan Bersenjata Suriah menjadi simbol penguatan otoritas nasional. Semua unit militer akan mengikuti struktur komando pusat yang berlaku untuk seluruh wilayah Suriah.
Di tingkat lokal, kota-kota seperti Kobani dan Serin diperlakukan seperti wilayah Suriah lain. Semua standar administratif, hukum, dan operasional berlaku sama, menunjukkan pengakuan penuh atas kedaulatan pemerintah.
Kesepakatan ini bukan sekadar dokumen simbolis. Ia merupakan peta jalan nyata bagi reconstitusi kekuasaan, termasuk pemulihan lembaga, pengelolaan perbatasan, energi, dan transportasi udara.
SDF tidak kehilangan eksistensi secara total. Mereka menukar kontrol wilayah dengan posisi formal dalam struktur negara, memungkinkan kelangsungan organisasi sambil mendukung stabilitas nasional.
Proses transisi ini diharapkan mengurangi ketegangan di timur laut Suriah. Keberhasilan implementasi akan menentukan apakah daerah-daerah ini benar-benar terintegrasi ke negara atau kembali menjadi zona konflik potensial.
Pengamat mencatat, keberhasilan mekanisme ini bisa menjadi model bagi penyelesaian konflik lain di Suriah. Pendekatan berbasis jabatan, integrasi militer, dan proyek infrastruktur memungkinkan transisi lebih damai.
Meski demikian, risiko tetap ada. Kegagalan koordinasi atau penundaan pelaksanaan bisa memicu ketidakpuasan lokal, terutama terkait keamanan dan distribusi sumber daya.
Secara keseluruhan, meredanya konflik di Suriah timur laut menunjukkan bahwa pembagian jabatan dan proyek pembangunan dapat menjadi alat stabilisasi efektif, selama ada pengawasan dan komitmen semua pihak untuk mengikuti kesepakatan.
No comments:
Post a Comment