Suriah tengah menghadapi persimpangan politik yang menentukan arah integrasi wilayah eks-SDF. Kesepakatan baru antara pemerintah pusat dan SDF membuka peluang bagi stabilitas, tetapi juga menyisakan ambiguïtas yang signifikan. Para analis menyebut model yang diambil bisa meniru pola Hong Kong di Tiongkok atau Kurdistan Irak, dengan tingkat otonomi lokal yang kuat meski berada di bawah kedaulatan pusat.
Di Hong Kong, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) memang hadir, tetapi peran mereka sangat terbatas. PLA hanya ditempatkan sebagai simbol kedaulatan, sementara keamanan harian dipegang sepenuhnya oleh kepolisian lokal. Keputusan ini memastikan integrasi politik tanpa mengganggu rutinitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Model Hong Kong ini menekankan prinsip “satu negara, dua sistem”, di mana negara pusat hadir tetapi tidak mengontrol kehidupan sehari-hari. Struktur politik lokal tetap berjalan, sementara PLA hanya berada di barak dan jarang muncul di publik. Bahkan saat protes besar terjadi pada 2019, tentara pusat tidak dikerahkan secara terbuka.
Sementara itu, pengalaman Kurdistan Irak menunjukkan integrasi yang berbeda tetapi sejalan dalam praktiknya. Peshmerga sebagai milisi lokal tetap memegang kendali keamanan meski secara konstitusi wilayah itu bagian dari Irak. Tentara nasional hanya bisa masuk dengan persetujuan pemerintah regional, dan operasi militer tetap dikendalikan oleh otoritas lokal.
Kurdistan juga membuktikan bahwa wilayah dengan otonomi de facto bisa memiliki ekonomi lebih kuat. Pendapatan per kapita di wilayah tersebut mencapai sekitar 17 ribu dolar AS, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata wilayah Irak lainnya. Model ini menegaskan bahwa integrasi tidak selalu berarti sentralisasi penuh.
Di Suriah, kesepakatan dengan SDF mengikuti pola serupa. Negara hadir secara simbolik, tetapi kontrol harian tetap berada di tangan SDF. Struktur lama tetap hidup, termasuk anggaran, institusi lokal, dan sebagian besar jabatan administrasi. Hal ini membuat integrasi bersifat lunak dan pragmatis.
Tidak ada klausul pembubaran SDF dalam perjanjian, hanya disebutkan integrasi lembaga ke dalam struktur negara Suriah. Ketiadaan klausul ini memberi ruang bagi SDF untuk mempertahankan pengaruh politik dan ekonomi. Bahkan lembaga semi-BUMD yang mereka kelola tetap beroperasi, memberikan sumber pendapatan tambahan.
Keberadaan tentara Suriah di wilayah eks-SDF kemungkinan besar simbolik. Mereka mungkin ditempatkan di beberapa pangkalan, tetapi tidak menjalankan patroli harian atau mengontrol masyarakat. Fungsi ini lebih untuk menunjukkan kedaulatan, mirip PLA di Hong Kong.
Ambiguitas juga terjadi pada isu lapangan minyak dan perbatasan. Tidak ada keharusan bagi SDF menyerahkan kontrol penuh kepada pemerintah pusat. Wilayah strategis ini tetap menjadi sumber negosiasi dan kemungkinan sengketa di masa depan.
Model ini menciptakan situasi “dual authority” di beberapa provinsi, khususnya Hasakah. Jabatan gubernur diproyeksikan menjadi hak istimewa bagi SDF, sementara jabatan di kementerian atau parlemen nasional dapat diisi melalui kompromi politik.
Seperti di Kurdistan, perbedaan ekonomi dan otonomi lokal bisa menciptakan pusat gravitasi baru. Hasakah dan wilayah sekitarnya bisa menjadi wilayah yang relatif makmur, yang tidak mudah diabaikan oleh Damaskus.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Suriah tidak sedang menuju integrasi keras ala sentralisme klasik. Pemerintah pusat tampak memilih jalan integrasi pragmatis, di mana SDF tetap beroperasi dalam kerangka nasional tanpa harus dilebur sepenuhnya.
Dalam praktiknya, SDF berperan sebagai pengelola lokal sekaligus mitra strategis pemerintah. Mereka mengurus keamanan, administrasi, dan sebagian ekonomi, sementara pemerintah pusat berfokus pada legitimasi, simbol kedaulatan, dan koordinasi strategis.
Ketidakpastian ini memang menimbulkan risiko. Jika tidak diatur secara jelas, ambiguitas bisa memicu gesekan politik atau konflik baru. Namun, dengan pengawasan dan negosiasi yang tepat, pola ini bisa memberi stabilitas jangka panjang.
Sejarah menunjukkan bahwa model semacam ini efektif untuk mengelola wilayah dengan identitas dan kepentingan lokal kuat. Hong Kong mampu mempertahankan ekonomi dan sistemnya, sedangkan Kurdistan mengamankan otonomi sambil tetap menjadi bagian dari negara.
Di Suriah, pemerintah dan SDF tampak meniru kedua pola tersebut secara selektif. Negara hadir sebagai simbol, SDF tetap mengelola urusan internal, dan struktur integrasi bersifat fleksibel.
Pola ini memungkinkan Suriah mengelola eks SDF tanpa menimbulkan resistensi besar. Pendekatan bertahap ini juga memberi ruang bagi dialog politik yang lebih luas, termasuk keterlibatan aktor regional dan internasional.
Integrasi semacam ini juga memperkuat posisi SDF secara politik. Mereka tetap memiliki sumber pendapatan, posisi strategis, dan legitimasi lokal, sambil menyesuaikan diri dengan kerangka nasional.
Masyarakat lokal pun bisa merasakan manfaat langsung, misalnya melalui stabilitas ekonomi, keamanan, dan pembangunan infrastruktur. Pola ini membantu meminimalkan ketegangan etnis dan sosial yang bisa muncul jika integrasi dipaksakan.
Dengan demikian, Suriah menapaki jalan tengah antara sentralisasi dan otonomi lokal. Pendekatan ini memberikan peluang stabilitas jangka panjang, sambil mempertahankan keseimbangan antara kekuasaan pusat dan hak-hak lokal.
Masa depan integrasi SDF di Suriah akan menjadi tolok ukur bagi model “negara hadir tanpa mendominasi” yang menggabungkan simbol kedaulatan, pragmatisme politik, dan otonomi lokal. Strategi ini bisa menjadi rujukan bagi wilayah-wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.
No comments:
Post a Comment