Kelompok SDF dilaporkan mencalonkan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang kuat dalam struktur Partai Pekerja Kurdistan (PKK) ke jabatan strategis di Suriah kembali memantik perdebatan luas. Kali ini, sorotan tertuju pada dua nama yang disebut-sebut akan mengisi posisi penting, yakni Badran Jia sebagai calon wakil menteri pertahanan Suriah dan Abu Omar Khanika sebagai kandidat gubernur Hasakah. Pencalonan ini merupakan bagian dari kesepakatan damai pemerintahan Suriah di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa dengan SDF.
Nama Badran Jia, yang juga dikenal dengan nama organisasi Heval Badran, bukan figur baru dalam lingkaran politik dan militer Kurdi. Ia dikenal sebagai salah satu kader ideologis paling solid dalam tubuh PKK, dengan rekam jejak panjang yang membentang dari kerja organisasi hingga diplomasi politik.
Dalam struktur organisasi, Badran Jia saat ini menjabat sebagai penanggung jawab kebijakan dan hubungan luar negeri serta perwakilan sistem komunitas Kurdistan atau KCK di Suriah. Posisi ini menjadikannya penghubung langsung dengan kepemimpinan tertinggi PKK, bukan sekadar figur simbolik.
Ia juga tercatat sebagai anggota “Qomita PKK”, yakni komite pusat PKK di Suriah. Status ini menegaskan bahwa perannya bukan sekadar wajah politik atau diplomat, melainkan bagian inti dari pengambilan keputusan strategis organisasi.
Badran Jia disebut sebagai salah satu generasi awal yang bergabung dengan PKK di Suriah. Ia terlibat langsung dalam membangun struktur organisasi sejak fase-fase awal, ketika jaringan PKK di Suriah masih dalam tahap konsolidasi.
Rekam jejak militernya pun tidak singkat. Ia diketahui pernah menjalani pelatihan militer dan ideologis di Akademi Syahid Ma’sum Qorqmaz di Lebanon, sebuah institusi yang dikenal sebagai pusat kaderisasi elite PKK.
Dari Lebanon, perjalanannya berlanjut ke Iran dan kemudian ke kawasan Qandil, melalui jalur-jalur penyelundupan nonresmi yang lazim digunakan oleh kader senior organisasi. Jalur ini memperkuat posisinya sebagai bagian dari lingkaran inti PKK.
Sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa sebelum nama Farhad Derik mencuat, Badran Jia merupakan figur yang secara de facto mengendalikan berkas hubungan luar negeri organisasi. Ini menunjukkan pengaruhnya yang signifikan dalam diplomasi PKK.
Dalam fase berikutnya, ia kemudian memegang kendali hubungan luar negeri Dewan Demokratik Suriah (MSD/SDF) dan Administrasi Otonom. Langkah ini dipandang sebagai bentuk daur ulang kader organisasi ke dalam wajah politik yang lebih formal.
Badran Jia kerap diklasifikasikan sebagai kader elit PKK dan bagian dari lingkaran sempit kader Kurdi Suriah yang memiliki akses langsung ke pengambilan keputusan tingkat atas. Ia juga disebut mendapat dukungan langsung dari Cemil Bayik, salah satu tokoh paling berpengaruh di PKK.
Dukungan ini menempatkannya dalam zona kepercayaan tertinggi organisasi. Karena itu, pencalonannya sebagai wakil menteri pertahanan Suriah dipandang bukan sekadar teknis administratif, melainkan sarat makna politik.
Sejumlah pengamat melihat Badran Jia sebagai wajah politik dari struktur militer. Ia dinilai memainkan peran menutupi fungsi organisasi dengan bahasa diplomasi dan media, tanpa benar-benar memutus hubungan ideologis dan struktural.
Di saat yang sama, wacana pencalonan Abu Omar Khanika sebagai gubernur Hasakah juga memicu kontroversi tajam. Informasi ini beredar luas di kalangan masyarakat lokal dan sumber-sumber di wilayah tersebut.
Abu Omar Khanika disebut sebagai salah satu pimpinan yang dikenal luas dalam PKK. Ia sebelumnya menjabat sebagai direktur Penjara Alaya di Qamishli, sebuah fasilitas yang memiliki reputasi buruk di mata masyarakat.
Penjara tersebut kerap dikaitkan dengan laporan penahanan sewenang-wenang dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nama Khanika pun tak terpisahkan dari kontroversi tersebut.
Warga Hasakah, baik dari kalangan Arab maupun Kurdi, mengenal sosok ini sebagai figur yang keras. Sejumlah kesaksian lokal menudingnya terlibat langsung dalam memasukkan puluhan pemuda ke dalam tahanan selama masa kepemimpinannya.
Periode tersebut disebut bertepatan dengan gelombang penangkapan yang dinilai sewenang-wenang oleh sebagian masyarakat. Hal ini menjadikan namanya sebagai salah satu figur paling diperdebatkan di wilayah Hasakah.
Pencalonan Khanika sebagai gubernur dinilai mencerminkan kecenderungan kuat untuk mempertahankan dominasi kader PKK dalam struktur sipil Suriah, khususnya di wilayah timur laut.
Kombinasi antara pencalonan Badran Jia di tingkat pusat dan Abu Omar Khanika di tingkat provinsi memperkuat persepsi bahwa integrasi politik yang terjadi bukan sekadar administratif, melainkan juga ideologis.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai arah restrukturisasi negara Suriah ke depan. Apakah langkah ini akan memperkuat stabilitas, atau justru memperdalam polarisasi politik dan sosial di wilayah-wilayah sensitif seperti Hasakah, masih menjadi tanda tanya besar yang terus diperdebatkan.
No comments:
Post a Comment