Pemerintah Somalia meningkatkan langkah-langkah politik dan keamanan untuk menegakkan kembali kedaulatannya atas wilayah Somaliland, menyusul klaim pengakuan Israel terhadap entitas tersebut sebagai negara. Isu ini menjadi ujian serius bagi integritas wilayah Somalia sekaligus menguji kemampuan Presiden Hassan Sheikh Mohamud dalam mengonsolidasikan dukungan regional dan internasional.
Bagi Mogadishu, klaim pengakuan itu dipandang bukan sekadar langkah diplomatik sepihak, melainkan ancaman langsung terhadap prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia. Pemerintah federal menegaskan bahwa Somaliland tetap merupakan bagian sah dari Republik Federal Somalia berdasarkan hukum internasional.
Presiden Hassan Sheikh Mohamud merespons situasi ini dengan pendekatan multidimensi, menggabungkan diplomasi aktif, penguatan aliansi regional, serta konsolidasi keamanan dalam negeri. Strategi ini dirancang untuk mempersempit ruang gerak diplomatik Somaliland di panggung internasional.
Salah satu langkah utama Mogadishu adalah memperkuat hubungan strategis dengan Turkiye. Ankara dipandang sebagai mitra kunci yang memiliki pengaruh militer, ekonomi, dan diplomatik signifikan di Somalia selama satu dekade terakhir.
Dalam konteks ini, kerja sama militer Somalia–Turkiye mengalami peningkatan. Sejumlah laporan menyebutkan penempatan terbatas pesawat tempur F-16 milik Turkiye di Bandara Mogadishu, bersama helikopter dan peralatan militer pendukung, sebagai bagian dari kerja sama pertahanan dan pelatihan.
Kehadiran militer Turkiye tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah federal Somalia tidak berdiri sendiri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Langkah ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya tangkal Somalia terhadap dinamika keamanan regional.
Di saat yang sama, Hassan Sheikh Mohamud menggalang aliansi politik baru dengan membangun poros Saudi Arabia–Somalia–Mesir. Aliansi ini diposisikan sebagai penyeimbang geopolitik di kawasan Laut Merah dan Tanduk Afrika.
Kerja sama dengan Riyadh dan Kairo memberi Somalia dukungan politik dari dua negara Arab berpengaruh, terutama dalam menghadapi isu legitimasi Somaliland di forum-forum regional. Mesir, yang sensitif terhadap isu Laut Merah dan keamanan regional, memandang stabilitas Somalia sebagai kepentingan strategis.
Somalia juga bergerak cepat menata ulang kemitraan di Teluk dengan menandatangani kerja sama keamanan dengan Qatar. Kesepakatan ini dilakukan setelah Uni Emirat Arab mengurangi bahkan menghentikan peran militernya di Somalia.
Kerja sama keamanan dengan Doha mencakup dukungan pelatihan, bantuan logistik, dan koordinasi intelijen. Langkah ini memperluas jejaring mitra Somalia sekaligus menutup kekosongan pasca hengkangnya UEA.
Di dalam negeri, Mogadishu mengambil langkah politik penting dengan melantik presiden negara bagian Khatumo. Negara bagian baru ini berada di wilayah timur Somaliland dan menjadi instrumen politik Somalia untuk menegaskan kembali otoritas federal.
Pembentukan Khatumo dipandang sebagai upaya memecah klaim teritorial Somaliland dengan cara konstitusional. Mogadishu menegaskan bahwa negara bagian tersebut lahir dari aspirasi lokal dan berada di bawah kerangka Republik Federal Somalia.
Selain Khatumo, pemerintah Somalia juga mendukung pembentukan negara bagian baru di kawasan Awdal–Guban, wilayah barat Somaliland yang berbatasan langsung dengan Djibouti. Dukungan ini memperluas kehadiran politik Mogadishu di wilayah yang selama ini diklaim sepihak oleh Somaliland.
Langkah tersebut mengubah peta politik di wilayah utara Somalia. Dengan munculnya entitas-entitas federal baru, klaim Somaliland atas wilayah yang homogen secara politik semakin dipertanyakan.
Di ranah diplomasi multilateral, Somalia mengintensifkan lobi ke Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam. Mogadishu menegaskan bahwa integritas wilayah Somalia adalah isu bersama dunia Arab dan Islam.
Dukungan dari organisasi-organisasi tersebut menjadi penting untuk mengisolasi Somaliland secara diplomatik. Somalia berupaya memastikan bahwa tidak ada pengakuan luas terhadap entitas tersebut di luar Afrika.
Pemerintah Somalia juga mendorong negara-negara Afrika untuk tetap berpegang pada prinsip warisan batas kolonial dan keutuhan negara, prinsip yang selama ini menjadi fondasi Uni Afrika. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah preseden pemisahan wilayah di kawasan.
Meski demikian, langkah-langkah Mogadishu tidak lepas dari tantangan. Somaliland tetap menguasai wilayahnya secara de facto dan memiliki stabilitas internal yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah Somalia lainnya.
Namun, bagi Hassan Sheikh Mohamud, strategi saat ini bukan bertujuan konfrontasi langsung, melainkan mengikis legitimasi internasional Somaliland secara bertahap. Pendekatan ini dinilai lebih realistis dalam jangka panjang.
Dengan menggabungkan kekuatan diplomasi, aliansi regional, dan rekayasa politik internal, Somalia berusaha mengembalikan isu Somaliland ke kerangka hukum internasional. Upaya ini menunjukkan bahwa Mogadishu memilih jalan konsolidasi negara, bukan eskalasi konflik terbuka.
Ke depan, efektivitas strategi ini akan sangat bergantung pada konsistensi dukungan mitra regional dan kemampuan Somalia menjaga stabilitas domestik. Bagi Mogadishu, pertarungan atas Somaliland kini lebih banyak berlangsung di meja diplomasi ketimbang di medan perang.
No comments:
Post a Comment