Satu tahun kepemimpinan Presiden Ahmed Al Sharaa menandai fase baru dalam sejarah Suriah pascakonflik. Setelah lebih dari satu dekade perang dan fragmentasi kekuasaan, pemerintah di Damaskus mulai menunjukkan upaya konsolidasi negara secara bertahap, meski tantangan struktural dan ekonomi masih membayangi.
Langkah paling simbolik sekaligus berdampak luas adalah kebijakan redenominasi mata uang Suriah dengan menghilangkan tiga nol. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pound Suriah sekaligus menyederhanakan transaksi ekonomi yang selama bertahun-tahun terdistorsi oleh inflasi tinggi.
Meski belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan daya beli masyarakat, redenominasi dipandang sebagai sinyal stabilisasi makroekonomi. Pemerintah berupaya menunjukkan bahwa negara kembali memiliki kendali atas kebijakan fiskal dan moneter, sesuatu yang lama hilang selama konflik berkepanjangan.
Di bidang diplomasi, Suriah perlahan keluar dari isolasi internasional. Dalam satu tahun terakhir, Damaskus kembali aktif dalam forum-forum regional dan internasional, serta membuka kembali jalur komunikasi dengan negara-negara Arab dan mitra global yang sebelumnya membekukan hubungan.
Normalisasi hubungan ini berdampak langsung pada kembalinya Suriah ke peta diplomasi global. Kunjungan pejabat asing, pembukaan kembali perwakilan diplomatik, serta keikutsertaan dalam forum multilateral menjadi indikator perubahan posisi Suriah di mata dunia.
Secara teritorial, pemerintahan Ahmed Al Sharaa mencatat capaian signifikan dengan kembalinya lebih dari 90 persen wilayah Suriah ke dalam kedaulatan negara. Konsolidasi ini mengakhiri fragmentasi kekuasaan yang selama bertahun-tahun memecah wilayah Suriah ke dalam berbagai zona pengaruh.
Penguatan kedaulatan ini dibarengi dengan pembentukan struktur militer baru Suriah di bawah Kementerian Pertahanan. Pemerintah berupaya menyatukan berbagai kekuatan bersenjata ke dalam satu komando nasional, menggantikan pola lama yang bergantung pada milisi dan struktur semi-independen.
Reformasi militer ini belum sepenuhnya tuntas, namun dianggap sebagai fondasi penting bagi stabilitas jangka panjang. Damaskus menegaskan bahwa kontrol negara atas senjata dan pasukan merupakan prasyarat mutlak bagi pemulihan negara.
Di sektor energi, pemerintah mencatat keberhasilan strategis dengan mengembalikan sebagian besar ladang minyak dan gas Suriah dari tangan Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Langkah ini memperkuat posisi fiskal negara sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal.
Kembalinya aset migas tersebut memungkinkan pemerintah meningkatkan pasokan energi domestik, meski produksi masih jauh dari level sebelum perang. Infrastruktur yang rusak dan keterbatasan teknologi menjadi tantangan utama dalam pemulihan sektor ini.
Dalam hal rekonstruksi, pemerintahan Ahmed Al Sharaa menempuh jalur yang relatif mandiri dengan mengandalkan modal dalam negeri. Strategi ini dipilih untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri, meski konsekuensinya adalah laju pembangunan yang berjalan lambat.
Pemerintah menyadari bahwa rekonstruksi pascaperang membutuhkan waktu panjang. Prioritas diberikan pada infrastruktur dasar dan layanan publik, sambil menunggu iklim investasi yang lebih kondusif.
Di ranah politik, Suriah berhasil menyelenggarakan pemilu parlemen yang dinilai relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemilu ini dijadikan simbol kembalinya fungsi-fungsi institusional negara yang sempat lumpuh akibat konflik.
Meski masih menuai kritik dari sejumlah pihak, pemilu tersebut memperkuat legitimasi internal pemerintahan baru. Damaskus menekankan bahwa stabilitas politik menjadi prasyarat utama bagi pemulihan ekonomi dan sosial.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Dalam satu tahun terakhir, ratusan sekolah yang rusak akibat perang telah dibangun kembali atau direnovasi. Langkah ini dipandang krusial untuk mencegah lahirnya generasi yang hilang akibat konflik berkepanjangan.
Pemulihan pendidikan diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang bagi stabilitas Suriah. Pemerintah menilai bahwa pembangunan fisik tanpa pembangunan sumber daya manusia akan menghasilkan pemulihan yang rapuh.
Di bidang pertahanan, Suriah mulai membangun kembali industri militernya. Meski masih jauh dari optimal, upaya ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pertahanan nasional tanpa ketergantungan penuh pada impor.
Kebangkitan industri militer ini juga diproyeksikan membuka lapangan kerja dan mentransfer keahlian teknis, meski realisasinya masih terbatas oleh sanksi dan keterbatasan teknologi.
Sementara itu, sektor transportasi udara mencatat kemajuan dengan diaktifkannya kembali tiga bandara utama, yakni Damaskus, Aleppo, dan Deir Ezzour. Pengaktifan bandara-bandara ini membuka kembali jalur logistik, perdagangan, dan mobilitas masyarakat.
Secara keseluruhan, satu tahun kepemimpinan Presiden Ahmed Al Sharaa menunjukkan arah pemulihan negara yang jelas, meski belum sepenuhnya stabil. Capaian-capaian tersebut menjadi fondasi awal bagi Suriah untuk keluar dari bayang-bayang perang, dengan tantangan besar yang masih menanti di tahun-tahun mendatang.
No comments:
Post a Comment