Tekanan AS Uji Politik Irak

Irak kembali berada di persimpangan politik seiring proses pembentukan pemerintahan baru yang berlangsung di bawah tekanan kuat dari Amerika Serikat. Dinamika internal elite politik Baghdad kini tidak hanya ditentukan oleh kompromi antarfraksi domestik, tetapi juga oleh kalkulasi geopolitik regional dan internasional.

Salah satu perkembangan yang mencuat adalah menguatnya wacana pencalonan Nouri al-Maliki sebagai perdana menteri. Nama mantan perdana menteri itu kembali dibahas setelah Mohammad Shia’ al-Sudani dikabarkan melepaskan haknya dalam proses pembentukan kabinet berikutnya.

Kerangka Koordinasi, aliansi partai-partai Syiah utama, disebut menjadi motor di balik dorongan tersebut. Namun, pencalonan al-Maliki tidak berjalan mulus dan memicu perdebatan tajam di kalangan politik Irak sendiri.

Sejumlah kekuatan politik menilai kembalinya al-Maliki berisiko membuka kembali luka lama terkait kebijakan keamanan dan hubungan sektarian di masa lalu. Penolakan ini mencerminkan masih rapuhnya konsensus elite Irak dalam menentukan figur pemimpin nasional.

Di sisi lain, Amerika Serikat meningkatkan tekanan dengan menyampaikan peringatan keras terkait komposisi pemerintahan baru. Washington menegaskan bahwa keterlibatan kelompok bersenjata yang didukung Iran dalam kabinet akan berujung pada sanksi ekonomi.

Ancaman tersebut bukan sekadar simbolik. AS disebut mempertimbangkan pembatasan akses Irak terhadap pendapatan minyaknya yang disimpan di Federal Reserve Bank di New York, sebuah langkah yang dapat mengguncang stabilitas keuangan negara itu.

Tekanan ekonomi ini menjadi kartu tawar utama Washington dalam memengaruhi arah politik Baghdad. Ketergantungan Irak pada sistem keuangan global membuat ancaman sanksi menjadi risiko nyata, bukan sekadar retorika diplomatik.

Amerika Serikat juga menetapkan syarat politik yang lebih spesifik. Washington menuntut agar tokoh-tokoh yang dinilai loyal kepada Iran tidak diberi jabatan dalam pemerintahan, meski keberadaan mereka di parlemen masih dianggap dapat ditoleransi.

Dalam konteks ini, AS dikabarkan telah mengidentifikasi puluhan anggota parlemen yang tidak boleh menduduki posisi eksekutif. Langkah tersebut menambah kompleksitas negosiasi internal Irak yang sejak awal sudah sarat tarik-menarik kepentingan.

Isu lain yang tak kalah sensitif adalah keberadaan senjata di luar kendali negara. Washington menekan Baghdad untuk segera melucuti kelompok-kelompok bersenjata dan memastikan monopoli kekerasan berada di tangan negara.

Sebagian faksi bersenjata dilaporkan bersedia menyerahkan senjata dan beralih ke jalur politik formal. Namun, dua kelompok besar, yakni Kata’ib Hezbollah dan Harakat al-Nujaba, disebut masih menolak tuntutan tersebut.

Penolakan ini menempatkan pemerintah Irak dalam dilema serius. Di satu sisi, pelucutan senjata dianggap penting untuk memulihkan kedaulatan negara. Di sisi lain, langkah keras berpotensi memicu ketegangan internal dan instabilitas keamanan.

Peran lembaga peradilan menjadi krusial dalam situasi ini. Ketua Dewan Yudisial Tertinggi, Faiq Zaidan, dipandang sebagai figur kunci yang dapat memberikan payung hukum bagi proses pelucutan senjata faksi-faksi bersenjata.

Tanpa dasar hukum yang kuat, setiap upaya penertiban berisiko dianggap sebagai langkah politik sepihak. Karena itu, legitimasi yudisial dipandang sebagai elemen penting untuk menghindari eskalasi konflik.

Di tingkat regional, Irak juga harus menjaga keseimbangan yang semakin rapuh antara Iran dan Amerika Serikat. Posisi geografis dan politik Irak membuatnya rentan menjadi arena benturan kepentingan kedua kekuatan tersebut.

Ketegangan regional pasca peristiwa 7 Oktober semakin mempersempit ruang gerak Baghdad. Setiap keputusan politik domestik berpotensi dibaca sebagai keberpihakan strategis oleh pihak luar.

Kondisi ini menantang konsep kedaulatan Irak itu sendiri. Negara harus menentukan arah kebijakan tanpa kehilangan dukungan ekonomi internasional maupun memicu konflik internal dengan aktor-aktor bersenjata.

Bagi masyarakat Irak, ketidakpastian politik ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan keamanan sehari-hari. Kekhawatiran terhadap sanksi dan konflik baru membayangi harapan akan pemulihan pascatahun-tahun krisis.

Proses pembentukan pemerintahan yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi justru berubah menjadi ajang uji kekuatan geopolitik. Elite politik Irak kini dihadapkan pada pilihan sulit antara kompromi nasional dan tekanan eksternal.

Keputusan yang diambil dalam waktu dekat akan menentukan arah Irak ke depan. Apakah negara ini mampu menegaskan kedaulatannya, atau justru semakin terjebak dalam pusaran rivalitas regional dan internasional.

Baca selanjutnya