Provinsi Hasakah kembali menjadi sorotan setelah serangkaian ketegangan keamanan antara pasukan keamanan pemerintah Suriah dan unsur SDF di Qamishli, disusul gelombang penangkapan di pedesaan selatan dan timur laut wilayah tersebut. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya tata kelola pemerintahan di kawasan yang selama bertahun-tahun berada dalam kondisi kekuasaan ganda.
Di tengah eskalasi tersebut, muncul penolakan atas pengangkatan Dr. Nour al-Din Issa Ahmad, yang dikenal sebagai Abu Omar Khanika, sebagai pelaksana tugas kepala pemerintahan provinsi Hasakah. Pengangkatan ini segera memicu reaksi luas di media sosial dan ruang publik lokal.
Gelombang kemarahan warga Hasakah terutama dipicu oleh tudingan bahwa Khanika memiliki keterkaitan erat dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), organisasi yang oleh Damaskus, Ankara, dan sejumlah negara lain dikategorikan sebagai kelompok separatis bersenjata. Tuduhan ini memperkuat persepsi bahwa pengangkatan tersebut bukan keputusan administratif netral, melainkan langkah politik sepihak.
Aktivis lokal juga mengungkit rekam jejak Khanika saat disebut pernah memimpin Penjara Alaya. Dalam berbagai kesaksian yang beredar, ia dituding bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap para tahanan, meski hingga kini belum ada klarifikasi resmi atau proses hukum terbuka terkait tuduhan tersebut.
Tak hanya itu, sejumlah akun dan jaringan masyarakat sipil Arab di Hasakah menuding Khanika terlibat dalam praktik pengosongan dan perusakan desa-desa Arab di selatan Qamishli. Tuduhan mengenai dugaan pembersihan etnis dan perubahan demografi kembali mencuat, menambah lapisan sensitivitas di wilayah multietnis tersebut.
Secara lapangan, kedatangan Khanika di kota Hasakah disambut oleh ratusan orang. Dalam penyambutan itu, terlihat pengibaran bendera PKK dan bendera Pemerintah Daerah Kurdistan Irak, serta yel-yel yang memuliakan konsep “Rojava” sebagai identitas politik kawasan utara Suriah.
Yang paling menyita perhatian publik adalah absennya simbol-simbol negara Suriah dalam acara tersebut. Tidak terlihat bendera nasional Suriah maupun lambang resmi negara, sementara pasukan keamanan dalam negeri juga dilaporkan tidak hadir dalam pengamanan acara.
Kondisi ini memperkuat kesan bahwa pengangkatan pelaksana tugas tersebut berada di luar kerangka negara Suriah. Bagi banyak warga, hal ini menunjukkan adanya struktur pemerintahan paralel yang beroperasi tanpa legitimasi nasional.
Situasi tersebut kontras dengan status hukum Hasakah yang secara konstitusional tetap berada di bawah pemerintahan Damaskus. Gubernur resmi yang ditunjuk negara masih tercatat secara hukum, namun kewenangannya terbatas pada kantong-kantong wilayah yang masih dikuasai pemerintah.
Dalam konteks ini, posisi pelaksana tugas versi otoritas de facto dipandang sebagai upaya menggantikan simbol negara dengan figur yang lebih selaras dengan struktur SDF dan Asayish. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan semakin terpinggirkannya otoritas sipil nasional.
Ketegangan administratif ini terjadi bersamaan dengan operasi penangkapan SDF di pedesaan Qamishli, termasuk di Dhibanah, Bajariah, sekitar Rmeilan, dan Qahtaniyah. Penangkapan tersebut dilakukan tanpa penjelasan resmi, baik kepada publik maupun kepada institusi negara.
Kasus penggerebekan rumah dokter Maher Khlouf di Qahtaniyah, yang dikaitkan dengan status WhatsApp istrinya, semakin memperkuat kritik terhadap praktik keamanan di luar hukum formal. Peristiwa ini menyoroti absennya peran kejaksaan dan otoritas gubernur resmi.
Dalam kondisi normal, gubernur provinsi seharusnya menjadi figur sentral dalam menjaga stabilitas, memediasi konflik, dan menjamin hak warga. Namun di Hasakah, peran tersebut terfragmentasi dan kehilangan daya kendali nyata.
Bagi Damaskus, rangkaian peristiwa ini menjadi bukti bahwa dualisme pemerintahan dan keamanan tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Selama aparat non-negara menjalankan fungsi penangkapan, penahanan, dan administrasi sipil, maka negara akan terus berada dalam posisi simbolik.
Pengangkatan pelaksana tugas yang kontroversial juga dinilai berpotensi menggagalkan upaya dialog antara pemerintah Suriah dan SDF. Alih-alih meredakan ketegangan, langkah tersebut justru memperdalam kecurigaan dan polarisasi antar-komunitas.
Sejumlah tokoh masyarakat di Hasakah menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan sepihak semacam ini akan mempercepat erosi kepercayaan publik. Mereka menuntut figur pemerintahan yang netral, inklusif, dan tidak terafiliasi dengan kelompok bersenjata mana pun.
Hasakah sendiri merupakan mosaik etnis dan agama yang rapuh, dengan komunitas Arab, Kurdi, Asyur, dan lainnya hidup berdampingan. Setiap kebijakan yang dianggap berpihak berisiko memicu ketegangan horizontal.
Dalam konteks regional, dinamika ini juga diperhatikan oleh aktor luar, mengingat posisi strategis Hasakah yang kaya sumber daya dan berbatasan langsung dengan Turki dan Irak. Stabilitas administratif di provinsi ini memiliki implikasi nasional dan regional.
Ke depan, masa depan Hasakah akan sangat ditentukan oleh kejelasan otoritas pemerintahan. Tanpa penyatuan struktur sipil dan keamanan di bawah kerangka negara, provinsi ini berisiko terus terjebak dalam ketidakpastian.
Bagi warga Hasakah, polemik ini bukan sekadar soal siapa yang memimpin, melainkan tentang hak untuk hidup di bawah pemerintahan yang sah, aman, dan mewakili seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali.
SDF Larang Pasukan Keamanan Suriah Keluar dari Markas
Ketegangan Keamanan di Qamishli
Ketegangan kembali mencuat di kota Qamishli setelah terjadi serangkaian gesekan antara unsur keamanan dalam negeri Suriah dan elemen Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Insiden ini menambah daftar panjang friksi keamanan di wilayah yang selama bertahun-tahun berada dalam situasi kekuasaan ganda antara Damaskus dan otoritas de facto setempat.
Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa gesekan tersebut bukan terjadi sekali, melainkan berulang dalam beberapa hari terakhir. Ketegangan terutama muncul di sekitar kompleks dan markas keamanan yang masih dikuasai pemerintah Suriah di dalam kota.
Pemicu utama insiden disebut berkaitan dengan upaya anggota keamanan dalam negeri Suriah untuk keluar dari markas mereka guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upaya tersebut ditolak oleh unsur Asayish, sayap keamanan SDF, meskipun para personel pemerintah disebut tidak membawa senjata.
Penolakan ini memicu adu argumen yang kemudian berkembang menjadi bentrokan terbatas. Situasi sempat memanas, meski tidak dilaporkan adanya korban jiwa dalam rangkaian insiden tersebut.
Pihak SDF dilaporkan menawarkan solusi alternatif dengan menyatakan kesediaan mereka untuk menyediakan kebutuhan logistik dan perlengkapan bagi unsur keamanan pemerintah di dalam markas, tanpa harus meninggalkan lokasi. Tawaran ini dimaksudkan untuk mencegah eskalasi dan pergerakan yang dianggap sensitif secara keamanan.
Namun, bagi aparat pemerintah Suriah, pembatasan keluar masuk tersebut dipandang sebagai bentuk pembatasan wewenang dan simbol melemahnya otoritas negara di wilayahnya sendiri. Persepsi ini memperdalam ketegangan psikologis antara kedua pihak.
Insiden ini mencerminkan realitas rumit di Qamishli, di mana keberadaan dua struktur keamanan dalam satu kota terus memunculkan friksi di lapangan. Meski koordinasi informal kerap dilakukan, tidak adanya kesepakatan final mengenai kendali keamanan membuat gesekan mudah terjadi.
Secara politik, peristiwa ini terjadi di tengah dialog yang masih rapuh antara pemerintah Suriah dan SDF mengenai masa depan pengelolaan keamanan di wilayah timur laut. Setiap insiden lapangan berpotensi mengganggu proses negosiasi yang sedang berlangsung.
Sumber-sumber menyebutkan bahwa upaya politik kini tengah dilakukan oleh berbagai pihak untuk meredakan situasi dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Kontak dan komunikasi intensif disebut sedang berjalan guna menenangkan kedua belah pihak.
Bagi warga Qamishli, ketegangan semacam ini menambah rasa tidak pasti dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat berharap langkah-langkah politik yang ditempuh mampu menghasilkan pengaturan keamanan yang jelas, stabil, dan menghindarkan kota dari konflik terbuka di masa mendatang.
No comments:
Post a Comment