Pemerintah Suriah menghadapi tantangan besar dalam fase pascakonflik, terutama terkait pemulihan infrastruktur vital yang rusak selama bertahun-tahun perang. Sejumlah fasilitas strategis seperti ladang minyak, bendungan, jembatan, hingga bandara dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat aktivitas militer, termasuk yang melibatkan SDF dan elemen berafiliasi PKK di wilayah utara dan timur Suriah.
Kerusakan pada sektor energi menjadi salah satu persoalan paling mendesak. Beberapa instalasi minyak yang sebelumnya berada di bawah kendali SDF dilaporkan tidak berfungsi optimal, baik karena sabotase, pengambilan peralatan, maupun minimnya perawatan selama konflik berlangsung. Padahal, sektor minyak merupakan sumber penting bagi pemulihan ekonomi nasional.
Selain ladang minyak, sejumlah bendungan juga dilaporkan mengalami kerusakan struktural. Bendungan-bendungan ini berperan penting dalam pengairan pertanian dan penyediaan listrik. Gangguan pada fasilitas tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sipil di wilayah hilir.
Jaringan jembatan yang menghubungkan wilayah timur dan utara Suriah juga tidak luput dari kerusakan. Banyak jembatan rusak atau hancur, baik akibat pertempuran langsung maupun pengeboman, sehingga menghambat distribusi logistik dan mobilitas penduduk.
Di sektor transportasi udara, kondisi bandara-bandara di wilayah konflik dinilai memprihatinkan. Beberapa bandara mengalami kerusakan berat pada landasan pacu, terminal, serta fasilitas navigasi udara, membuatnya tidak dapat dioperasikan secara normal.
Bandara Qamishli menjadi salah satu contoh paling menonjol. Jika wilayah ini sepenuhnya kembali ke kendali pemerintah Suriah, bandara tersebut diperkirakan memerlukan renovasi besar-besaran sebelum dapat digunakan kembali untuk penerbangan sipil maupun militer.
Situasi ini diperparah oleh dinamika militer terbaru. Reuters melaporkan bahwa Rusia telah memulai penarikan pasukan secara bertahap dari Bandara Qamishli dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini menandai perubahan penting dalam peta kehadiran militer asing di Suriah utara.
Menurut laporan tersebut, sebagian pasukan Rusia yang ditarik dari Qamishli akan dipindahkan ke Pangkalan Udara Hmeimim di Latakia, sementara lainnya dipulangkan langsung ke Rusia. Penarikan ini dilakukan secara terorganisir dan bertahap.
Dalam dua hari terakhir, kendaraan militer Rusia dan persenjataan berat terlihat dipindahkan dari Qamishli menuju Hmeimim. Aktivitas ini menunjukkan bahwa Qamishli tidak lagi menjadi prioritas utama bagi kehadiran militer Rusia.
Rekaman video yang beredar memperlihatkan peralatan militer Rusia dimuat ke dalam pesawat angkut Il-76. Dalam footage tersebut juga terlihat persiapan pemindahan helikopter Mi-8 setelah baling-balingnya dilepas.
Seluruh aktivitas ini berlangsung di pangkalan Qamishli, yang selama ini dikenal sebagai salah satu dari tiga basis militer utama Rusia di Suriah. Penarikan ini memunculkan pertanyaan tentang masa depan keamanan dan pengelolaan fasilitas bandara tersebut.
Bagi pemerintah Suriah, berkurangnya kehadiran Rusia di Qamishli membuka peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, negara memiliki ruang lebih besar untuk mengambil alih fasilitas strategis. Di sisi lain, beban rehabilitasi infrastruktur sepenuhnya berada di tangan Damaskus.
Pengamat menilai bahwa kerusakan yang ditinggalkan akibat konflik dengan SDF dan PKK tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga struktural. Banyak fasilitas yang telah lama tidak terintegrasi dengan sistem nasional Suriah.
Pemulihan ladang minyak dan bendungan dipandang sebagai prioritas utama, mengingat dampaknya langsung terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. Tanpa perbaikan cepat, ketergantungan Suriah pada impor energi dan pangan akan terus berlanjut.
Sementara itu, rekonstruksi jembatan dan bandara dianggap krusial untuk memulihkan konektivitas nasional. Bandara seperti Qamishli memiliki nilai strategis sebagai pintu masuk logistik dan simbol kedaulatan negara.
Namun, proses rekonstruksi tidak akan mudah. Keterbatasan anggaran, sanksi internasional, serta kerusakan teknis yang kompleks menjadi hambatan utama bagi pemerintah Suriah.
Dalam konteks ini, Damaskus dituntut menyusun prioritas pembangunan yang realistis. Fokus pada infrastruktur dasar dinilai lebih mendesak dibanding proyek-proyek simbolik.
Penarikan Rusia dari Qamishli juga dipandang sebagai sinyal bahwa fase militer perlahan bergeser ke fase politik dan rekonstruksi. Hal ini menempatkan pemerintah Suriah di garis depan tanggung jawab pemulihan.
Keberhasilan memperbaiki fasilitas minyak, bendungan, jembatan, dan bandara akan menjadi indikator penting kemampuan negara memulihkan kedaulatannya secara utuh. Tanpa itu, stabilitas pascakonflik akan sulit dicapai.
Dengan tantangan yang menumpuk, Suriah memasuki fase krusial pascaperang. Pemulihan infrastruktur yang rusak akibat konflik dengan SDF dan PKK menjadi ujian nyata apakah negara mampu bangkit dan mengonsolidasikan kembali wilayahnya.
No comments:
Post a Comment