Pernyataan tokoh Kurdi Suriah, Fawza al-Yusuf, mengenai penolakan pengangkatan Mazloum Abdi sebagai gubernur atau wakil Menteri Pertahanan membuka kembali perdebatan lama soal hubungan antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan pemerintah pusat di Damaskus. Isu ini menegaskan bahwa masalah utama bukan sekadar jabatan, melainkan status politik dan bentuk integrasi itu sendiri.
Fawza al-Yusuf menyebut wacana penunjukan Mazloum Abdi ke posisi administratif sebagai penghinaan yang disengaja. Menurutnya, tawaran tersebut tidak mencerminkan pengakuan terhadap peran dan posisi SDF sebagai kekuatan militer dan politik yang selama ini menguasai wilayah luas di Suriah timur dan utara.
Penolakan itu menimbulkan pertanyaan apakah SDF benar-benar menutup pintu untuk bergabung dengan negara Suriah. Namun, berbagai sinyal politik menunjukkan bahwa sikap SDF lebih tepat dipahami sebagai penolakan terhadap model integrasi yang dianggap merendahkan, bukan penolakan total terhadap Damaskus.
Sejak awal konflik, SDF membangun struktur pemerintahan sipil melalui Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur (AANES). Struktur ini berjalan paralel dengan negara Suriah, namun tetap menyatakan diri sebagai bagian dari Suriah, bukan entitas separatis.
Dalam konteks ini, pengangkatan Mazloum Abdi sebagai gubernur atau pejabat kementerian dipandang sebagai upaya mereduksi kepemimpinan kolektif SDF menjadi peran individu dalam struktur negara pusat. Bagi kalangan Kurdi, langkah itu berarti penurunan derajat politik.
Fawza al-Yusuf menegaskan bahwa persoalan utama bukan siapa yang mendapat jabatan. Ia bahkan menyatakan akan menolak jika posisi serupa ditawarkan kepadanya secara pribadi, menandakan bahwa yang ditolak adalah logika politik di balik tawaran tersebut.
Bagi SDF, integrasi yang ditawarkan Damaskus harus mengakui keberadaan mereka sebagai entitas kolektif, baik secara militer maupun administratif. Pengakuan terhadap struktur lokal dan otonomi terbatas menjadi garis merah yang tidak mudah dinegosiasikan.
Meski demikian, SDF tidak sepenuhnya menutup peluang dialog. Dalam berbagai pernyataan sebelumnya, mereka menyatakan kesiapan berunding dengan Damaskus selama proses tersebut berlangsung setara dan tidak memosisikan mereka sebagai pihak yang kalah.
Di sinilah muncul kemungkinan kompromi lain. Alih-alih mengirim figur puncak seperti Mazloum Abdi, SDF diperkirakan lebih bersedia menunjuk pejabat tingkat menengah atau teknokrat sebagai perwakilan dalam struktur nasional.
Langkah ini memungkinkan keterlibatan politik tanpa mengorbankan simbol kepemimpinan utama SDF. Dengan cara itu, Damaskus tetap mendapatkan representasi Kurdi, sementara SDF menjaga posisi tawar politiknya.
Model serupa pernah dibahas dalam skema integrasi bertahap, di mana aparat sipil dan administrasi lokal perlahan diselaraskan dengan negara, sementara struktur keamanan tetap memiliki kekhususan di tingkat daerah.
Damaskus sendiri dinilai lebih tertarik pada integrasi individu ketimbang pengakuan struktur otonom. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip negara sentralistik yang selama ini dianut pemerintah Suriah.
Perbedaan pendekatan inilah yang membuat negosiasi berjalan lambat dan berulang kali menemui jalan buntu. Setiap tawaran jabatan personal dipandang SDF sebagai upaya melemahkan posisi kolektif mereka.
Di sisi lain, pemerintah Suriah melihat pengangkatan figur Kurdi ke jabatan negara sebagai bentuk inklusivitas. Namun, tanpa pengakuan struktural, langkah itu justru memicu resistensi dari SDF.
Para pengamat menilai kebuntuan ini mencerminkan pertarungan simbolik antara pusat dan daerah. Bagi Damaskus, simbol kedaulatan negara harus ditegakkan. Bagi SDF, simbol otonomi adalah jaminan kelangsungan politik mereka.
Situasi ini juga berdampak pada dinamika keamanan di wilayah timur Suriah. Ketidakjelasan status SDF membuat proses integrasi militer nasional sulit direalisasikan sepenuhnya.
Dalam jangka pendek, skenario paling realistis adalah keterlibatan terbatas SDF melalui perwakilan non-puncak. Pendekatan ini menjaga stabilitas tanpa memaksa keputusan politik besar.
Namun, dalam jangka panjang, pertanyaan tentang status Mazloum Abdi dan kepemimpinan SDF tetap akan menjadi isu sentral. Selama Damaskus dan SDF belum sepakat soal makna integrasi, ketegangan politik akan terus membayangi.
Pernyataan Fawza al-Yusuf pada akhirnya menegaskan satu pesan utama. SDF tidak menolak Suriah sebagai negara, tetapi menolak masuk ke dalamnya dengan posisi yang dianggap meniadakan peran dan pengorbanan mereka.
Dengan demikian, integrasi antara SDF dan pemerintah Suriah masih terbuka, namun hanya jika dibangun atas dasar kesetaraan politik. Tanpa itu, setiap tawaran jabatan justru berpotensi memperdalam jurang ketidakpercayaan antara kedua pihak.
No comments:
Post a Comment