Damaskus – Pemerintah Suriah kini menegaskan penguasaan sumur-sumur minyak di timur laut sebagai tonggak penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Ladang-ladang di Hasakah, Deir ez-Zor, dan sebagian Raqqa yang sebelumnya dikuasai SDF/PKK memberikan sumber pendapatan strategis bagi pemerintah.
Selama bertahun-tahun, sumur-sumur ini berada di tangan milisi dan entitas PKK yang dianggap sebagai organisasi teroris di Turkiye dan negara lainnya, yang menjual minyak ke pasar gelap maupun ke pengepul di wilayah Kurdi Irak dengan harga sangat rendah. Pemerintah menilai praktik tersebut sebagai pencurian aset nasional yang merugikan rakyat Suriah.
Harga minyak di pasar gelap hanya sekitar lima dolar per barel, jauh di bawah nilai internasional. Pendapatan yang hilang selama ini membuat pemerintah kesulitan mengelola pasokan energi dan membiayai layanan publik, termasuk listrik dan irigasi pertanian di timur negara.
Dengan penguasaan kembali sumur minyak, Damaskus memperoleh sumber pendapatan resmi yang selama ini dicuri PKK dan dialihkan ke wilayah Kurdistan Irak. Ini memberi pemerintah kemampuan untuk mengendalikan distribusi energi secara nasional dan mendukung pemulihan ekonomi.
Para pejabat Suriah menekankan bahwa pengelolaan sumber daya ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan simbol kedaulatan nasional. Setiap aliran minyak sebelumnya yang terjadi tanpa izin resmi dianggap melanggar hukum internasional.
Dampak pengembalian kendali atas minyak terasa hingga ke pihak-pihak di Kurdistan Irak. Pemerintah dan oknum elit politik di sana merasa dirugikan karena tidak lagi mendapat pasokan minyak murah yang selama ini digunakan untuk mendukung ekonomi lokal dan logistik militer. Wilayah Kurdistan Irak memiliki income per capita 17 ribu dolar jauh lebih tinggi dari angka 4 ribu dolar AS pertahun rata-rata Irak.
Ketegangan meningkat ketika beberapa suku di wilayah timur Suriah menegur pimpinan Kurdistan Irak. Suku-suku ini menuntut oknum pengepul minyak ilegal Suriah menghormati kondisi yang ada menyusul perubahan distribusi minyak yang kini berada di bawah kendali Damaskus.
Damaskus melihat perkembangan ini sebagai bukti bahwa penguasaan sumber daya strategis berdampak langsung pada keseimbangan kekuatan di kawasan. Setiap keuntungan yang diperoleh PKK atau pihak Kurdi Irak sebelumnya kini berkurang, memperkuat posisi Suriah dalam negosiasi regional.
Kementerian Minyak Suriah menegaskan bahwa setiap transaksi sebelumnya tanpa izin resmi adalah ilegal dan akan diperhitungkan secara hukum. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme audit untuk menilai kerugian akibat aliran minyak gelap.
Sumur-sumur yang kembali dikuasai pemerintah memberi Damaskus kemampuan untuk mengatur pasokan energi ke industri, transportasi, dan pertanian. Ini menjadi kunci untuk menstabilkan harga, mengurangi fluktuasi, dan meningkatkan daya beli masyarakat lokal.
Selain aspek ekonomi, penguasaan kembali sumur minyak juga memperkuat integritas politik nasional. Damaskus menegaskan bahwa kedaulatan atas sumber daya alam merupakan bagian dari hak konstitusional rakyat Suriah.
Selama konflik, SDF/PKK mengelola ladang-ladang ini secara independen, membangun entitas birokrasi dan logistik sendiri. Pemerintah menilai tindakan ini sebagai bentuk pemberontakan ekonomi yang merugikan negara.
Dengan sumber pendapatan yang kini aman, pemerintah juga berencana menyalurkan dana untuk layanan publik dan pembangunan infrastruktur di wilayah timur. Hal ini diharapkan memperkuat legitimasi pemerintah di mata warga lokal.
Dari perspektif Damaskus, pihak Kurdi Irak harus menerima realitas baru. Pengurangan pasokan minyak bukan hanya akibat tindakan pemerintah Suriah, tetapi konsekuensi logis dari pengembalian aset nasional yang selama ini disalahgunakan.
Sementara itu, suku-suku di Suriah Timur menyuarakan keprihatinan atas sikap politik oknum-oknum pejabat Kurdistan Irak. Mereka menekankan seharusnya pengepul di Irak berterus terang dan mengumumkan berapa keuntungan yang mereka dapat dari penyeludupan minyak Suriah melalui jalur pipa lama era Saddam Hussein atau terowongan ilegal di perbatasan.
Damaskus menilai kritik dari suku-suku ini sebagai sinyal positif, menunjukkan dukungan terhadap penguatan kedaulatan nasional. Hal ini sekaligus melemahkan klaim kekuasaan PKK yang sebelumnya dominan di wilayah tersebut.
Dinamika politik antara Damaskus dan pihak Kurdi Irak diprediksi akan memengaruhi dinamika politik regional. Pemerintah menegaskan bahwa setiap aliran minyak ke luar negeri harus melalui jalur resmi, mengurangi ruang bagi transaksi gelap.
Kementerian Minyak menekankan pentingnya kerja sama dengan aktor regional untuk memastikan minyak Suriah tetap menjadi sumber pendapatan nasional, bukan milik pihak yang menentang Damaskus.
Pengembalian sumur minyak juga memungkinkan pemerintah mengontrol distribusi energi, meningkatkan layanan dasar, dan menstabilkan ekonomi timur Suriah. Ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan wilayah timur pada pihak eksternal.
Akhirnya, pemerintah Suriah menegaskan bahwa penguasaan kembali sumur minyak adalah bagian dari strategi nasional. Setiap minyak yang sebelumnya dicuri PKK dan dijual ke Kurdistan Irak kini dikembalikan kepada rakyat Suriah, memperkuat kedaulatan dan stabilitas negara.
No comments:
Post a Comment