Adaptasi Doktrin Monroe dan Isu Suriah

Penarikan mundur pasukan SDF atau YPG/PKK dari berbagai wilayah strategis di Suriah baru-baru ini telah membuka tabir baru mengenai dinamika politik global yang sangat kompleks. 

Peristiwa ini bukan sekadar gerak maju militer tentara Suriah, melainkan sebuah manifestasi nyata dari pergeseran paradigma kebijakan luar negeri Amerika Serikat. 

Banyak pengamat menilai bahwa fenomena ini merupakan bentuk adaptasi modern dari Doktrin Monroe yang kini diterapkan secara lebih luas dalam konteks persaingan kekuatan besar.

Doktrin Monroe yang dulunya secara tradisional berfokus pada isolasi pengaruh Eropa di belahan bumi Barat, kini mengalami transformasi di bawah pemerintahan Donald Trump.

Fokus utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat telah bergeser secara radikal dari intervensi di Timur Tengah menuju upaya penekanan terhadap pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok.

Perubahan ini mencerminkan prioritas nasional yang lebih pragmatis, di mana Amerika Serikat tidak lagi bersedia menghabiskan sumber daya yang besar untuk konflik regional yang dianggap tidak memberikan keuntungan strategis langsung.

Dalam konteks Suriah, Amerika Serikat tampaknya sedang menjalankan strategi pelepasan beban militer yang sangat sistematis. Penurunan anggaran Pentagon untuk YPG menjadi salah satu indikator kuat bahwa kemitraan tersebut tidak lagi dianggap sebagai prioritas utama.

Amerika Serikat kini lebih memilih untuk memberikan ruang bagi aktor regional atau pemerintah sah di Damaskus untuk mengelola keamanan internal mereka sendiri. Hal ini dilakukan agar Washington dapat memusatkan seluruh energinya untuk menghadapi ancaman eksistensial dari dominasi perdagangan Tiongkok di panggung dunia.

Transformasi kebijakan ini juga sangat selaras dengan teori The Clash of Civilizations atau Benturan Peradaban yang sempat dipopulerkan oleh Samuel Huntington. Di lapangan, terlihat jelas bahwa kelompok YPG/PKK kehilangan dukungan sosiologis karena perbedaan nilai dan ideologi dengan masyarakat lokal. 

Suku-suku Arab di wilayah seperti Raqqa mulai bangkit melawan karena merasa ideologi yang dipaksakan oleh kelompok tersebut tidak sesuai dengan akar budaya dan sosial mereka. Benturan identitas ini menjadi pemicu utama keruntuhan kontrol wilayah yang sebelumnya dipegang oleh kelompok tersebut.

Pemerintah Suriah di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa memanfaatkan momentum ini dengan menawarkan rekonsiliasi berbasis identitas nasional.

Mereka memberikan pengakuan terhadap identitas Kurdi, hak bahasa, dan keterlibatan dalam pemerintahan pusat sebagai alternatif dari gerakan separatisme. Strategi ini bertujuan untuk meredam potensi benturan lebih lanjut antara berbagai kelompok etnis dan agama di Suriah.

Dengan mengintegrasikan kembali elemen-elemen masyarakat ke dalam struktur negara, Damaskus berupaya menciptakan stabilitas yang selama ini terganggu oleh intervensi pihak asing.

Fenomena penarikan mundur ini membuktikan bahwa dukungan militer dari negara adidaya bersifat sangat transaksional dan bergantung pada kepentingan global yang lebih besar.

Ketika prioritas Amerika Serikat beralih ke Pasifik, sekutu lokal di Timur Tengah seringkali ditinggalkan tanpa jaring pengaman yang memadai. YPG/PKK kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka bukan lagi mitra utama dalam strategi keamanan Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Situasi ini memaksa mereka untuk melakukan negosiasi ulang dengan pemerintah pusat Suriah demi kelangsungan eksistensi mereka.

Secara keseluruhan, apa yang terjadi di Suriah saat ini adalah hasil dari perpaduan antara kebijakan isolasionis baru AS dan dinamika lokal yang dipicu oleh benturan nilai budaya. 

Dunia sedang menyaksikan berakhirnya era intervensi besar-besaran Amerika Serikat di Timur Tengah yang telah berlangsung selama beberapa dekade terakhir, khususnya setelah era Perang Dingin (terkait Afghanistan), Clean Break Memo (terkait kampanye regime change di Timur Tengah dan proyek neokolonialisme Greater Israel) serta invasi ke Irak.

Masa depan kawasan ini kini sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor lokal untuk menjembatani perbedaan peradaban di dalam negeri mereka sendiri tanpa keterlibatan kekuatan luar yang dominan.

Baca selanjutnya