Gelombang politik di Baghdad kini mengalami guncangan hebat setelah koalisi terbesar di parlemen secara mengejutkan mengajukan nama lama namun berpengalaman untuk memimpin pemerintahan. Nouri Al Maliki, veteran politik Irak, kembali mencuat setelah resmi dicalonkan oleh Kerangka Koordinasi. Pencalonan ini menandai babak baru dalam sejarah politik pasca-Saddam Hussein, mengingat masa pemerintahannya yang penuh kontroversi.
Keputusan ini muncul setelah Perdana Menteri petahana, Mohammed Shia al-Sudani, menyatakan mundur dari bursa pencalonan periode kedua pada Januari 2026. Mundurnya Sudani membuka peluang bagi Al Maliki, pemimpin faksi Negara Hukum, untuk melenggang kembali ke kursi kekuasaan. Namun, langkah ini dipandang sebagai perjudian besar bagi stabilitas Irak yang masih rapuh akibat luka sektarian masa lalu.
Dukungan Kerangka Koordinasi memberikan Al Maliki mayoritas signifikan di parlemen, dengan koalisi Syiah menguasai lebih dari separuh kursi. Secara matematis peluangnya tinggi, tetapi keberhasilan ini sangat bergantung pada kemampuan Al Maliki merangkul faksi-faksi kecil yang masih ragu. Bayangan masa lalu saat ISIS menguasai wilayah Irak pada 2014 tetap membayangi, khususnya tudingan diskriminasi terhadap kelompok Sunni yang memicu kerusuhan dan ketidakstabilan.
Selain itu, oposisi ekstra-parlementer yang dipimpin ulama berpengaruh Muqtada al-Sadr tetap menjadi penghalang nyata. Meskipun kubu Sadr tidak memiliki kursi parlemen karena boikot pemilu, kemampuan mereka menggerakkan massa di jalanan bisa menghadang pelantikan Al Maliki, termasuk potensi protes besar di Zona Hijau Baghdad.
Dari perspektif regional, kembalinya Al Maliki akan memperkuat pengaruh Iran di Irak, mengingat hubungan dekatnya dengan Teheran. Hal ini memicu kewaspadaan negara tetangga seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang berupaya menahan dominasi Iran di wilayah tersebut. Kembalinya Al Maliki bisa berdampak pada investasi negara Teluk, yang berpotensi membeku akibat ketidakpastian politik dan dominasi faksi pro-Iran.
Amerika Serikat juga mengawasi dengan seksama. Hubungan Washington dengan Al Maliki selama ini pasang surut, terutama terkait keterlibatan milisi bersenjata dalam pemerintahan. Kepemimpinan Al Maliki bisa memaksa AS mengevaluasi dukungan militer dan bantuan ekonomi ke Baghdad jika kebijakan yang diambil dianggap merugikan kepentingan Barat.
Di tingkat domestik, tantangan terbesar bagi Al Maliki adalah membuktikan perubahan dalam kepemimpinan yang inklusif. Ia harus meyakinkan blok Sunni dan Kurdi bahwa pemerintahan mendatang tidak akan mengulangi kesalahan marginalisasi masa lalu. Tanpa dukungan lintas sektarian, pemerintahannya berpotensi terus digoyang krisis legitimasi.
Situasi di Kurdistan juga menjadi kunci. Partai-partai Kurdi memiliki posisi tawar tinggi dalam pembentukan kabinet. Negosiasi terkait anggaran daerah dan pengelolaan minyak tetap menjadi tantangan. Kesepakatan yang adil dengan Erbil akan menentukan stabilitas pemerintahan baru atau sebaliknya, kegagalan awal bisa menimbulkan konflik internal.
Para analis menilai pencalonan Al Maliki sebagai strategi Kerangka Koordinasi menempatkan sosok kuat menghadapi tekanan luar negeri. Di tengah ketegangan Iran dan AS yang memanas, pengalaman negosiasi Al Maliki menjadi nilai jual utama bagi para pendukungnya di parlemen.
Namun skeptisisme tetap tinggi di masyarakat sipil. Kembalinya sosok dari era lama dianggap sebagian aktivis sebagai kemunduran proses demokrasi. Aspirasi anak muda yang menuntut reformasi radikal bisa menjadi pemicu demonstrasi besar jika harapan mereka tidak terpenuhi.
Keamanan di perbatasan Irak, terutama dengan Suriah, juga menjadi sorotan. Kebijakan keamanan terpusat di tangan Al Maliki akan menentukan koordinasi militer melawan kelompok radikal. Pengaruh ini juga melibatkan negara tetangga, terutama Turki dan Suriah, yang akan memantau setiap langkah Baghdad terkait keamanan lintas-batas.
Kebijakan energi dan minyak Irak di bawah Al Maliki diprediksi akan lebih condong ke mitra regional yang sejalan secara politik. Sebagai salah satu produsen terbesar OPEC, ketidakstabilan politik di Baghdad bisa mempengaruhi harga minyak global, berdampak pada ekonomi internasional.
Proses menuju pelantikan resmi akan dipenuhi lobi politik yang alot. Setiap faksi menuntut konsesi jabatan dan anggaran sebagai syarat dukungan. Negosiasi ini sering memakan waktu berbulan-bulan dan bisa menghasilkan kompromi yang melemahkan efektivitas pemerintahan.
Pengaruh regional juga menjadi perhatian PBB dan lembaga internasional. Kejelasan arah politik Irak penting agar program bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi infrastruktur tetap berjalan. Ketidakpastian pemimpin negara bisa menghambat aliran bantuan internasional yang sangat dibutuhkan rakyat.
Sejumlah negara tetangga juga bereaksi terhadap kemungkinan kembalinya Al Maliki. Iran menyambut positif karena memperkuat posisi strategisnya di Baghdad. Sebaliknya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menyatakan kekhawatiran tentang dominasi faksi pro-Iran dan dampak terhadap stabilitas regional. Turki juga memperhatikan ketat perkembangan ini, khususnya terkait keamanan perbatasan dan keberadaan milisi di wilayah utara Irak.
Dunia internasional menanti apakah transisi kekuasaan di Baghdad akan berlangsung damai atau memicu konflik. Sidang parlemen mendatang menjadi momen krusial yang menentukan nasib Al Maliki dan masa depan politik Irak. Keputusan parlemen akan berdampak jauh hingga ke seluruh Timur Tengah.
Jika Al Maliki berhasil, ia akan tercatat sebagai tokoh politik tangguh yang mampu melakukan comeback setelah jatuh dari kekuasaan. Kemenangan ini menegaskan dominasi faksi tradisional dalam politik Irak dan menempatkan Baghdad sebagai pusat perhatian regional, terutama hubungan dengan Teheran.
Namun, jalan menuju kemenangan penuh risiko. Al Maliki harus menyeimbangkan ambisi politik dengan tuntutan reformasi, memastikan inklusivitas bagi seluruh kelompok etnis dan sektarian di Irak. Kegagalan dalam membangun konsensus bisa menimbulkan krisis legitimasi yang panjang.
Secara keseluruhan, pencalonan Nouri Al Maliki menjadi babak penting dalam politik Irak. Selain mempengaruhi dinamika internal, pencalonannya memicu reaksi negara-negara sekitar yang cermat memantau pengaruh regional dan dampak terhadap kepentingan strategis mereka.
Bagaimanapun, satu hal yang jelas: kembalinya Al Maliki ke panggung utama telah mengubah kalkulasi politik regional dan internasional. Bagaimana Baghdad menavigasi proses ini akan menentukan arah stabilitas dan keamanan di Timur Tengah untuk tahun-tahun mendatang.
Kondisi Ekonomi Irak dan Perbandingan Regional
Ekonomi Irak saat ini masih sangat bergantung pada pendapatan dari minyak, yang menyumbang sebagian besar penerimaan negara. Menurut perkiraan IMF terbaru, GDP nominal Irak pada 2025–2026 berada di kisaran $265–280 miliar, menjadikannya salah satu ekonomi besar di dunia Arab meski masih jauh di bawah kekuatan ekonomi negara-negara Teluk.
Jika dibandingkan dengan tetangganya, perbedaan terlihat jelas. Uni Emirat Arab memiliki GDP sekitar $550 miliar, sementara Arab Saudi mencapai lebih dari $1 triliun, jauh melampaui kapasitas ekonomi Irak. Perbedaan ini menunjukkan kekuatan finansial dan diversifikasi ekonomi GCC yang lebih maju, meski Irak juga merupakan produsen minyak besar.
Sebaliknya, negara-negara yang mengalami konflik berkepanjangan menunjukkan kondisi yang jauh lebih lemah. Suriah, yang hancur akibat perang panjang, memiliki output ekonomi yang sangat rendah, sementara Yaman, yang masih berkonflik, hanya memiliki GDP nominal sekitar $17 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan Irak.
Pendapatan per kapita Irak saat ini diperkirakan $5,800–6,200 per tahun, mencerminkan status ekonomi menengah rendah. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata warga Irak masih jauh dari standar hidup negara-negara Teluk seperti UAE dengan sekitar $49,000 per kapita dan Saudi dengan $35,000 per kapita.
Jika dibandingkan dengan negara-negara regional lain, pendapatan per kapita Irak sedikit lebih tinggi dibandingkan Iran yang berada di kisaran $5,000–5,500, tetapi jauh di atas Suriah dengan sekitar $1,200 dan Yaman di bawah $600 per tahun. Hal ini menunjukkan dampak destruktif konflik terhadap kesejahteraan warga.
Perbedaan besar antara Irak dan negara-negara kaya minyak juga terlihat dari kemampuan mereka melakukan diversifikasi ekonomi. Sementara GCC telah menumbuhkan sektor jasa, investasi, dan industri, Irak masih sangat bergantung pada ekspor minyak dan menghadapi masalah struktural seperti korupsi, ketidakstabilan politik, dan lemahnya investasi produktif.
Sektor non-minyak di Irak, termasuk pertanian, industri, dan jasa, masih terbatas, sehingga perekonomian sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi negara menjadi tidak stabil, dan menghambat perbaikan kesejahteraan rakyat secara merata.
Di sisi lain, negara-negara konflik seperti Suriah dan Yaman menunjukkan bagaimana perang dan ketidakamanan menghancurkan kapasitas ekonomi jangka panjang. Meskipun memiliki sumber daya alam, kedua negara ini mengalami kontraksi ekonomi yang besar dan kemiskinan yang meluas.
Ketidakstabilan politik dan konflik juga berdampak pada investasi asing di Irak. Ketidakpastian mengenai kepemimpinan politik dan keamanan menjadi faktor penghambat aliran modal, sementara negara-negara tetangga seperti UAE, Saudi, dan bahkan Iran memantau situasi dengan ketat terkait pengaruh regional yang ditimbulkan oleh Baghdad.
Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Irak berada di persimpangan. Meskipun memiliki potensi besar dari minyak dan posisi strategis di Timur Tengah, negara ini harus menghadapi tantangan internal dan eksternal. Perbandingan dengan negara-negara tetangga menunjukkan bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan kunci untuk memaksimalkan potensi ekonomi serta meningkatkan pendapatan per kapita bagi warganya.
No comments:
Post a Comment