Kondisi Bosnia-Herzegovina pascaperang Balkan kerap dijadikan rujukan dalam membaca dinamika konflik internal negara multietnis. Lebih dari dua dekade setelah Perjanjian Dayton 1995, Bosnia masih hidup dalam struktur negara yang rapuh, dengan warisan militer dan politik yang belum sepenuhnya hilang. Situasi ini mulai dibandingkan dengan Suriah, terutama terkait masa depan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di timur laut negara itu.
Bosnia lahir kembali sebagai negara melalui kompromi keras pascaperang berdarah antara komunitas Bosnia Muslim, Kroasia, dan Serbia. Perjanjian Dayton memang menghentikan perang, tetapi juga melegalkan pembagian negara ke dalam dua entitas besar, salah satunya Republika Srpska yang berbasis etnis Serbia. Dalam konteks ini, stabilitas dicapai bukan melalui penyatuan penuh, melainkan pembekuan konflik.
Suriah berada pada fase yang berbeda, tetapi memperlihatkan gejala yang mengingatkan pada Bosnia era awal pascaperang. Setelah lebih dari satu dekade konflik, negara ini mulai memasuki tahap konsolidasi kembali, namun masih menyisakan banyak aktor bersenjata non-negara. Salah satu yang paling menonjol adalah SDF, yang menguasai wilayah luas di timur laut Suriah.
Dalam pengalaman Bosnia, Republika Srpska pada awalnya memiliki tentara sendiri yang terpisah dari tentara negara Bosnia-Herzegovina. Tentara ini tidak serta-merta dibubarkan pascaperang, melainkan dipertahankan sebagai bagian dari kompromi politik demi mencegah kembalinya konflik. Baru satu dekade kemudian, melalui tekanan internasional, struktur militer entitas itu dilebur ke dalam angkatan bersenjata nasional.
Suriah menghadapi dilema serupa, meski dalam konteks yang lebih kompleks. SDF dibentuk sebagai kekuatan militer de facto untuk mengacaukan geopolitik regional. Namun, seiring kembalinya negara Suriah ke banyak wilayah, keberadaan pasukan bersenjata di luar kontrol penuh Damaskus menjadi persoalan strategis, itu termasuk juga milisi Al Hajri pro Israel, kelompok yang secara terang-terangan mendukung agenda neo kolonialisme Greater Israel.
Perbandingan dengan Bosnia menjadi relevan ketika muncul skenario integrasi SDF ke dalam struktur negara Suriah. Secara teori, integrasi ini dimaksudkan untuk mengakhiri dualisme kekuasaan bersenjata. Namun, pengalaman Bosnia menunjukkan bahwa integrasi formal tidak selalu berarti pembubaran nyata organisasi lama.
Di Bosnia, meski tentara Republika Srpska secara resmi dibubarkan, jaringan personel, budaya komando, dan loyalitas lama tetap bertahan dalam bentuk baru. Mereka masuk ke angkatan bersenjata Bosnia sebagai unit atau individu, tetapi identitas entitasnya tidak sepenuhnya lenyap. Ini menciptakan situasi di mana tentara nasional ada, tetapi bayang-bayang entitas tetap terasa.
Skenario serupa berpotensi terjadi di Suriah. Jika SDF “digabungkan” ke dalam tentara Suriah tanpa restrukturisasi mendalam, bukan tidak mungkin organisasi itu tetap hidup secara internal. Nama dan seragam bisa berubah, tetapi struktur komando lama dan ikatan ideologis tetap bertahan.
Perbedaan mendasar terletak pada peran internasional. Bosnia berada di bawah pengawasan langsung NATO dan Uni Eropa, dengan kehadiran militer asing yang kuat untuk menjamin implementasi kesepakatan. Suriah tidak memiliki payung internasional sekuat itu, sehingga proses integrasi sepenuhnya bergantung pada keseimbangan kekuatan di dalam negeri.
Dalam konteks ini, SDF berpotensi meniru pola Republika Srpska versi Suriah. Secara formal, mereka bisa menjadi bagian dari negara, tetapi secara praktis tetap mempertahankan kemampuan bersenjata berat dan otonomi operasional di wilayah tertentu. Kondisi ini berisiko menciptakan negara dalam negara.
Bosnia membuktikan bahwa model seperti itu bisa mencegah perang ulang dalam jangka pendek, tetapi menyimpan potensi instabilitas jangka panjang. Isu separatisme di Republika Srpska masih muncul secara berkala hingga hari ini, bahkan setelah dua puluh tahun lebih berlalu.
Suriah menghadapi risiko yang sama, bahkan lebih besar, karena luka perang belum sepenuhnya sembuh dan garis konflik etnis serta politik masih cair. Wilayah yang dikuasai SDF mencakup populasi yang beragam, dengan dinamika lokal yang tidak selalu sejalan dengan kepemimpinan pusat organisasi tersebut.
Jika integrasi dilakukan setengah hati, Suriah bisa terjebak dalam model Bosnia yang paling problematik. Negara tetap utuh di atas kertas, tetapi kedaulatan militer terfragmentasi. Tentara nasional ada, namun tidak sepenuhnya monopolistik dalam penggunaan kekuatan.
Dalam skenario terburuk, SDF bisa bertransformasi menjadi kekuatan seperti tentara Republika Srpska pasca-Dayton. Mereka secara resmi berada dalam struktur negara, tetapi tetap mempertahankan senjata berat, basis wilayah, dan loyalitas internal yang kuat.
Hal ini akan mempersulit reformasi sektor keamanan Suriah. Negara akan kesulitan membangun satu doktrin militer nasional jika masih ada kekuatan besar yang memiliki sejarah, kepentingan, dan patronase sendiri.
Namun, pengalaman Bosnia juga menunjukkan bahwa waktu dan tekanan bisa mengubah keadaan. Integrasi militer yang nyata di Bosnia baru terjadi setelah satu dekade, ketika insentif ekonomi dan tekanan politik internasional mencapai puncaknya. Suriah, secara teoritis, bisa menempuh jalur serupa jika konsolidasi negara terus berlanjut.
Pertanyaannya adalah apakah Damaskus bersedia menerima fase transisi panjang seperti Bosnia, atau justru memilih pendekatan yang lebih sentralistis. Kedua opsi memiliki risiko masing-masing, baik risiko instabilitas laten maupun risiko konflik terbuka.
Perbandingan Bosnia dan Suriah pada akhirnya bukan soal meniru model secara mentah. Ini adalah peringatan bahwa keberadaan entitas bersenjata pascaperang, meski dilegalkan sementara, bisa menjadi masalah struktural jangka panjang.
Bagi Suriah, pelajaran Bosnia adalah bahwa integrasi militer harus bersifat nyata, bukan simbolik. Jika tidak, SDF berpotensi menjadi versi baru tentara Republika Srpska, hadir dalam negara yang sama, tetapi dengan agenda dan kekuatan sendiri.
Dalam konteks rekonstruksi negara pascakonflik, pilihan ini akan menentukan apakah Suriah benar-benar keluar dari bayang-bayang perang, atau justru membekukan konflik dalam bentuk baru yang lebih sunyi namun berbahaya.
No comments:
Post a Comment