• Breaking News

    Sunday, November 20, 2022

    Perlukah Jabatan Perdana Menteri Dihidupkan Kembali di Indonesia?

    Di era politik parlementer dulu, Indonesia pernah mempunyai jabatan Perdana Menteri.

    Namun jabatan ini dihapuskan saat Indonesia kembali ke sistem presidensil. Walau begitu jabatan yang mirip muncul kemudian meski tidak dengan nama Perdana Menteri.

    Di era Orde Baru, dapat disebut bahwa jabatan sekelas Perdana Menteri dijabat oleh Wakil Presiden.

    Di era reformasi jabatan tersebut mirip dengan posisi Menko atau Menteri Koordinator. Sementara di era Jokowi, jabatan yang paling pas adalah KSP atau Kepala Staf Kepresidenan.

    Agak sulit untuk menghidupkan kembali jabatan Perdana Menteri kecuali Indonesia kembali menganut sistem parlementer.

    Namun bukan berarti jabatan sejenis hilang sama sekali. 


    Di Aceh, terdapat jabatan Wali Nanggroe yang ekuivalen dengan jabagan perdana menteri meski hanya jabatan adat.

    Walau kemudian dibentuk lagi jabatan Waliul Ahdi yang juga sebenarnya adalah jabatan yang berfungsi sebagai perdana menteri.

    Untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota jabatan sekda sebenarnya adalah jabatan perdana menteri sebagaimana dalam sistem politik Rusia.

    Di Rusia berbagai daerah otonomi memiliki pemimpin atau jabatan presiden yang kini sudah dihapus. Di bawah posisi presiden negara bagian ini ada jabatan perdana menteri yang membawahi kepala-kepala dinas yang disebut menteri.

    Di Bosnia Herzegovina, jabatan bupati dan walikota di kanton disebut perdana menteri dan dipilih langsung oleh rakyat.


    Di tingkat desa di Indonesia, juga terdapat jabatan perdana menteri. Seperti Wali Nagari di Sumatera Barat dan Kepala Nagori di Simalungun. Ada juga istilah Raja Huta, Kepala Kuria (Qaryah) dll.

    Wali Nagari adalah bentuk bahasa lokal yang di Aceh disebut Wali Nanggroe hanya saja Wali Nagari setingkat desa. Di era Republik Indonesia Serikat juga terdapat jabatan Wali Negara di beberapa negara bagian seperti Wali Negara Madura.

    Desa di India sebenarnya merujuk pada wilayah selevel provinsi seperti Uttar Pradesh atau Uttar Pradesa di utara India. Nama Bangladesh negara tetangganya sebenanrnya hanya desa yakni Bangladesa atau Desa orang Benggali.

    Sementara Kampung di Kamboja merujuk pada provinsi seperti Kampong Cham, Kampong Canang, Kampong Thom dan lain sebagainya.

    Padahal di Indonesia baik nagari, desa, kampong adalah struktur di bawah kecamatan.

    Berikut beberapa nama desa di Indonesia:

    Jawa Barat: kampung
    Yogyakarta: dusun
    Bali: banjar
    Sumatera Barat: Nagari / kampuang / jorong
    Kalimantan Timur: petinggi / kampung
    Madura: klebun
    Kalimantan Selatan: pambakal
    Cirebon: kuwu
    Sulawesi Utara: hukum tua / wanua
    Sulawesi Selatan: lembang
    Aceh: gampong
    Papua: kampung
    Sumatera Utara (Batak): Huta / nagari
    Lampung: tiyuh / pekon
    Nusa Tenggara Barat: temukung
    Kutai Barat: kampung
    Maluku: negeri
    Minahasa: wtinua
    Makassar: gaukang
    Palembang: marga / mendope
    Bengkulu: marga / mendope

    Jadi jika ingin membentuk kembali jabatan perdana menteri maka akan lebih cocok ditetapkan di tingkat desa. Dan sebutannya bisa disesuaikan dari perdana menteri menjadi perdana mantri.

    No comments:

    Post a Comment

    loading...

    Berita

    Branding

    Konsultasi