Menangisi Kekalahan Djarot Sihar

ilustrasi

BRANDING POLITIK -- OLEH *DR. IR. MASRI SITANGGANG*

Djarot Sihar (DJOSS) hanya menang di daerah berpenduduk  mayoritas kristen dan Tionghoa – yang memang merupakan loyalis PDIP.  Di daerah-daerah  yang mayoritas penduduknya  Suku Minang, Melayu dan Mandailing, DJOSS kalah total. Kampanye akbar di Asahan dan Deli Serdang,  tidak memberi dampak bagi perolehan suara  DJOSS di daerah itu. Demikian seorang simpatisan berat DJOSS (sebut saja namanya Mr X) melaporkan. Ia mencoba menganalisa sebab-musabab kalahnya jagoan DJOSS melawan ERAMAS. Dengan nada penyesalan berat penuh kecewa, ia menimpakan kesalahan terutama kepada Tim Sukses Djarot Sihar (DJOSS) dan partai pendukungnya PDIP.  Sayang, Mr X tidak mempertimbangkan faktor lain yang lebih menentukan kekalahan DJOSS: psikologi pemilih Islam.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  hanya mengandalkan fungsionaris PDIP, tidak berani dan tidak mau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada non PDIP untuk menjadi ketua dan anggota  tim sukses (timses). Kebanyakan Timses DJOSS, termasuk ketuanya, berasal dari suku Batak,  padahal ketua DPD PDIP  dan calon wagub yang diusung bersuku Batak.  Tim muslim DJOSS hanya tokoh Baitul Muslimin dan bukan  ustadd populer di Sumut. Timses DJOSS tidak solid dan tidak memiliki kompetensi.  Itulah sebahagian kesalahan fundamental, sekaligus kelemahan besar, dalam membentuk dan menyusun personil Timses DJOSS. Mr X mencurahkan keksalannya itu di media  sosial.

Hampir semua suara perkebunan di Sumatera Utara  ke ERAMAS. Padahal,  suara pemilih di perkebunan yang  diperkirakan besarmya  5 - 8  persen itu,  selama ini menjadi kantong suara PDIP. Ini, kata Mr. X, karena Timses DJOSS dan PDIP mengabaikan  pendekatan ke semua  _owner_ dan manajemen perkebunan.  Djarot  dan PDIP mengabaikan program  pendekatan intensif  ke semua komunitas dan pengurus organisasi  Jawa di seluruh  Sumatera Utara sehingga  DJOSS hanya memperoleh sekitar 8 persen  dari total 34 persen suara Jawa di Sumatera Utara. Mr X menilai Timses DJOSS tidak menyiapkan program kerja andalan yang dapat dijadikan icon dan laku jual.  Kartu sakti dan e-budgeting yang dicanangkan Djarot adalah program biasa dan tidak memberi efek “wow” bagi pemilih non PDIP. Harusnya, kata MR X,  untuk mengalahkan lawan yang didukung banyak partai atau mengalahkan isu primordial dilakukan dengan memunculkan program unggulan, yang berani dan sangat mengena di hati masyarakat. Mr X menyebut Anies-Sandi  sebagai contoh, yang menang  dengan program OK-OCE, DP nol rupiah ditambah isu primordial  atas petahana (Ahok-Djarot) yang maju tanpa program unggulan baru. Lain dari itu, DJOSS dan PDIP mengabaikan pembentukan tim ulama untuk bersafari ke semua mesjid di Sumatera Utara.

Analisa Mr X boleh jadi benar. Tetapi adalah soal biasa kalau mengalami kekalahan, selalu saja yang disalahkan adalah  timses dan partai pendudukung serta paslonnya. Ceritanya akan menjadi lain jika menang : timses dan partai  dinilai “paten”  dan paslon yang diusung hebat. Oleh karena itu, tidaklah dipersalahkan jika Mr X akan menganggap Timses ERAMAS lebih baik dari timses DJOSS. Tetapi yang pasti, Mr X gagal memahami fenomena di sekitar Pilgubsu kali ini. Mr X hanya menilai-faktor faktor variable penentu kekalahan DJOSS dalam rentang waktu yang singkat, yakni menjelang pencalonan hingga pemilihan. Lebih dari itu, Mr X hanya mengalkulasi factor fisik pemilih dan tidak menyertakan psikologi pemilih.

Sesungguhnya ada lima hal, setidaknya, yang bersifat psikologis –yang  lebih menentukan kekalahan DJOSS yang tidak terlihat oleh Mr X.

Pertama. Pilkada Sumatera Utara  tidak dapat dipisahkan dari Pilkada DKI, dari segi semangat.  Arogansi Ahok dan _crew_ -nya telah menorehkan luka  yang dalam bagi umat Islam bukan saja yang ada di DKI melainkan juga di seluruh Indonesia –tentu termasuk Sumatera Utara.  “Bulatnya” dukungan kaum Kristiani dan etnis Tionghoa terhadap Ahok –yang tergambar dalam berbagai komentar di media, pemberian suara ketika pemilihan dan sikap laku paska pemiihan—meskipun  Ahok telah keterlaluan dengan menistakan agama melalui Almaidah 51 sehingga muncul aksi damai berjilid-jilid,  memunculkan kesadaran umat Islam bahwa Pilkada ternyata memiliki dimensi lain :  dimensi agama dan etnis ! Karena itu, Umat Islam mengonsolidasi  diri atas dasar keyakinan agamanya untuk menghadapi pilkada-pilkada lainnya. Ketika PDIP sebagai pengusung Ahok –Djarot di DKI, mengusung Djarot pula di Sumut, .maka tak pelak lagi Umat Islam merasa  Pilkada Sumut  adalah kelanjutan “perang” DKI di wilayah yang berbeda : Medan . Yang demikian membuat Umat Islam sangat siap secara mental dalam menghadapi pertarungn.

Kedua. Sikap para (petinggi) partai-partai  pendukung Ahok terhadap gerakan damai 411, 212 dan seterusnya serta terhadap para tokoh umat Islam mengakibatkan terbangunnya tembok pembatas yang memisahkan Umat Islam dengan partai-partai tersebut. Partai-partai itu kemudian dikenal sebagai partai  “pendukung penista agama” yang harus dikalahkan dalam setiap momen pemilihan. Maka, koalisi PAN, Grindra, PKS dan PBB menjadi koalisi ideal yang harus diperjuangkan untuk menang di dalam Pilkada serentak 2018 melawan partai-partai “pendukung penista agama”.
Tuduhan  Megawati Sukarno Putri pada HUT ke-44 PDIP, 10 Januari 2017  tentang  adanya kelompok penganut ideologi tertutup --yang bersifat dogmatis dan mengancam persatuan kesatuan bangsa,  memaksakan kehendaknya sendiri, tidak ada dialog apalagi demokrasi dan benar-benar anti kebhinekaan yang  haus kekuasaan dengan menebar propaganda dan teror—dirasakan umat islam sedang diarahkan kepada mereka. Umat Islam merasa sangat tertohok dengan tuduhan ini, bahkan merasa dilecehkan keyakinannya ketika Megawati menyebut  para pemimpin kelompok ideologi tertutup itu sebagai pembawa _self fulfilling prophecy_, para peramal masa depan  “Meramalkan yang akan pasti terjadi di masa mendatang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, yang notabene mereka sendiri belum pernah melihatnya”, begitu kata Megawati. Sungguh perkataan yang sangat menyakiti hati umat Islam dan menimbulkan kesan di kalangan umat Islam bahwa Megawati anti (setidaknya tidak percaya) terhadap keyakinan hidup setelah mati.. Tak Cuma di situ, upaya keras PDIP dan koalisinya mendukung pengesahan Perppu Ormas –yang telah memakan korban dibubarkannya HTI,  menjadi UU keormasan, menambah tumpukan kekecewaan  terhadap partai koalisi pimpinan PDIP. Kini istilah “partai pendukung penista agama”  bertambah menjadi “partai penista agama dan pendukung UU keormasan”.  Maka,  slogan “tenggelamkan PDIP” harus dilihat sebagai reaksi dari prilaku politik PDIP itu, dan itu diwujudkan khususnya di Sumatera Utara.

Ketiga.  Ketidakadilan yang dialami umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum, tidak pula dapat dipungkiri merupakan sisi gelap lain dari pemerintahan yang dikendalikan oleh koalisi di bawah pimpinan PDIP. Kedzaliman dirasakan umat Islam, mereka menggambarkannya dengan istilah “kriminalisasi ulama dan aktivis Islam”. Hal ini muncul dikarenakansejumlah aktivis dan ulama harus berhadapan dengan  aparat dan dijerat hukum, sementra mereka yang melakukan penistaan terhadap Islam dan ulamanya  sering tidak terjangkau hukum.  Megawati, tidak diproses hukum meski sudah dilaporkan berkaitan dengan isi pidatonya di Ultah PDIPke 44 itu. Victor Laiskodat, kader Partai Nasdem, yang dilaporkan sebagai penista agama (Islam) dan  menebar permusuhan terhadap Umat islam, juga tidak diproses; bahkan ia dengan nyaman ikut bertarung di Pilgub NTT dan menang. Itu hanya dua contoh dari sekian banyak kasus yang menunjukkan ketidakadilan hukum yang dirasakan umat Islam.

Keempat. Upaya PDIP dan koalisinya  menjadikan Jokowi dua priode boleh jadi dirasakan umat Islam  sebagai  sebuah ancaman berat : memperpanjang penderitaan. Soalnya, ketidakadailan yang dirasakan umat Islam membuat mereka kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan koalisi pimpinan PDIP ini. Boleh jadi lebih dari itu : muncul sikap anti pati terhadap   PDIP dan partai lain pendukung “penista agama dan UU Keormasan”.  Dalam konteks inilah maka dapat dipahami mengapa  #2019 Ganti Presiden  mendapat sambutan hangat. Kelompok #2019 Ganti Presiden di Sumatera Utara cukup besar. Ini  pula alasan lain yang menambah energy mengalahkan DJOSS dalam pilkada kemarin.

Kelima.  Kongres Umat Islam Sumatera Utara  --yang  berlangsung 30 Maret hingga 1 April 2018 dan diikuti tak kurang 37 Ormas Islam di Sumatera Utara,   adalah bukti nyata akan kesamaan pikiran dan perasaan Umat Islam tentang kondisi sosial politik yang melingkupi mereka.  Keputusan untuk menjaga dan meningkatkan terus Ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik umat Islam  serta berusaha merebut posisi politik di semua level secara konstitusional,  disepakati secara bulat.  Kongres pun memutuskan  untuk memenangkan pasangan Islam-Islam yang membela kepentingan Umat Islam dalam pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. Demikian juga untuk Pemilihan Legislatif 2019 nanti, kongres secara bulat memutuskan untuk memenangkan Partai  Islam dan Partai yang membela kepentingan Umat Islam. Kongres menolak partai yang mendukung penista agama dan UU Keormasan.
Kongres Umat Islam Sumatera Utara telah nyata membangkitkan kesadaran dan meneguhkan sikap politik umat Islam.   Dakwah Islamiyah pun secara massive gencar sejak berakhirnya kongres hingga hari pencoblosan, mengulas soal wajibnya memilih pemimpin berdasarkan Aqidah Islamiyah. Ini merata ke hampir semua pelosok di Sumatera Utara. Gaung kongres dirasakan hingga ke tempat-tempat terpencil.  Kuliah Ramadhan, kuliah subuh, pengajian menjelang buka puasa bersama tidak terlepas dari tema Almaidah 51. Tanpa bermaksud mengecilkan peran Timses ERAMAS, fenomena ini terjadi  lebih disebabkan karena kepatuhan  Umat Islam terhadap seruan para Ulama. Tidak ada yang mendanai kegiatan itu. Para jamaahlah yang membiayai semuanya,  termasuk transport para ustadz.

Lima hal yang lebih bersifat psikologis ini berakumulasi membentuk tembok raksasa yang kokoh menghambat “iming-iming” yang ditawarkan DJOSS dan timsesnya. Sebaik apa pun dan sehabat apa pun Timses DJOSS serta sebagus apa pun program yang ditawarkan, rasanya sukar membalik keadaan untuk menang melawan tembok psikologis ini. Sebutlah, misalnya, sebagaimana  diakaui sendiri oleh MR X, bahwa etnis Jawa dan masyarakat perkebunan dalam pilkada kali ini lebih memilih berdasar agama ketimbang berdasar suku dan “wani piro”. Bukankah ini menunjukkan efektifitas dakwah yang disuarakan para ulama ?  Andai pun Timses DJOSS membentuk tim Ulama, seperti yang disarankan MR X,  dipastikan tidak akan menambah apa-apa kepada DJOSS kecuali  kekecewaan dan kesedihan. Umat Islam sudah dapat membedakan mana ulama yang menyampaikan kebenaran dan mana orang yang berjualan memasarkan calon. Buktinya, para ustadz dan yang mengaku ulama yang menjadi marketing DJOSS, di tengah umat nasibnya terhinakan : di coret dari daftar pengisi khutbah dan pengajian di masjid-masjid. Bahkan ada  Ormas Islam yang memberhentikan atau menonaktifkan pengurusnya karena terbukti menjadi  “Ustadz” DJOSS. Ini artinya, Umat Islam sudah punya daya tahan yang hebat…

Mr X boleh menyesali keadaan, kecewa pada kinerja  timses dan visi kandidat yang kurang mengena di hati masyarakat serta menangisi kekalahan DJOSS. Tapi seharusnya disadari bahwa umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di negeri ini telah terlanjur terluka hatinya, luka yang dalam karena pandangan dan sikap politik koalisi partai pimpinan PDIP.  Luka itu mungkin saja akan tetap menganga sampai  Pemilu 2019, hingga mampu menenggelamkan PDIP. Mungkin saja, kalau PDIP bersedia mengubah pandangan dan sikap politiknya terhadap Umat Islam dan menahan diri untuk tidak menghalangi #2019 Ganti Presiden, maka ia tidak akan tenggelam terlalu dalam. Entahlah…

_Wallahu a’lam bishshawab_