“Konsultan politik di Indonesia sudah menjamur. Harus ada forum untuk mengaturnya,” ucap Denny J.A Ketua AKPI saat jumpa pers mendeklarasikan asosiasi itu di Jakarta, Selasa ( 15/9 ).
Saat ini, anggota AKPI bersifat individual terdiri dari 32 praktisi dari Aceh hingga Papua. Sebelumnya dilakukan pertemuan untuk membentuk forum konsultan politik pada awal September lalu. Dalam pertemuan tersebut disepakati Denny untuk memimpin AKPI dalam periode 2009-2013 .
Denny dipilih berkat jasanya membawa profesi konsultan politik ke Indonesia lewat lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipimpinnya.
Denny mengatakan, selain menjamurnya konsultan politik, latar belakang lain dalam pembentukan AKPI untuk mencegah para elit politik mengubah sistem demokrasi saat ini. Menurutnya, saat ini berkembang wacana untuk merevisi UU tentang Pilkada sehingga Gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, namun dipilih oleh Presiden.
Selain itu, kata dia, adanya wacana agar Kabupaten atau Kotamadya yang ekonominya rendah tidak perlu melakukan Pilkada. Wacana lain, Presiden kembali dipilih langsung oleh MPR.
“Wacana-wacana itu terus berkembang. Hak-hak publik untuk memilih langsung akan direduksi. Untuk itu asosiasi ini dibentuk. Jika Undang-undan tentang Pilkada benar direvisi, harus ada asosiasi yang menggugat di Mahkamah Konstitusi,” papar dia.
Langkah kedepan, diungkapkan Denny, AKPI akan segera membentuk kode etik yang akan mengatur konsultan politik seperti di Amerika Serikat. Khususnya, untuk melarang anggotanya memainkan isu primordial atau SARA agar mencapai kemenangan.
AKPI, tambah Denny, dibentuk menyerupai model asosiasi serupa di AS yaitu American Association of Political Consultan (AAPC) yang sudah berdiri sejak tahun 1969 . Keanggotaannya terbuka untuk aneka pekerja mulai dari peneliti, dosen, konsultan media dan politik, staf ahli pemerintahan, humas bisnis, dan sebagainya.
Sumber
No comments:
Post a Comment